
SUARGOVERNMENT.COM — Kenaikan harga tepung tapioka menjadi tantangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya produsen kerupuk yang bergantung pada bahan baku tersebut.
Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah agar keberlangsungan usaha kecil dan pendapatan para pekerja tidak semakin tertekan.
Pengamat dan Praktisi UMKM, Olih Sholehudin, mendorong Kementerian Perdagangan dan Kementerian UMKM segera mengambil langkah konkret untuk merespons kenaikan harga bahan baku.
Menurutnya, kebijakan pemerintah perlu diarahkan untuk menjaga keberlangsungan produksi sekaligus membantu pelaku UMKM menghadapi kenaikan biaya usaha.
Tekanan biaya produksi membuat pengusaha kerupuk berada dalam posisi sulit. Mereka harus memilih antara menaikkan harga jual atau mengurangi ukuran produk agar biaya produksi tetap terkendali.
Namun, kedua pilihan tersebut memiliki risiko. Kenaikan harga jual berpotensi memengaruhi daya beli konsumen, sedangkan pengurangan ukuran kerupuk dapat mengubah persepsi pelanggan terhadap produk yang selama ini mereka beli.
Dampaknya dikhawatirkan semakin terasa bagi pelaku UMKM kerupuk di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat, terutama usaha yang memiliki keterbatasan modal dan ruang untuk menanggung kenaikan biaya bahan baku.
Olih menilai pemerintah tidak cukup hanya memantau perkembangan harga di pasar. Diperlukan langkah nyata untuk menelusuri penyebab kenaikan, memastikan kondisi pasokan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi produsen kerupuk skala kecil.
Kementerian Perdagangan diharapkan melakukan pemantauan terhadap harga dan rantai distribusi tepung tapioka.
Sementara itu, Kementerian UMKM perlu menghimpun informasi langsung dari pelaku usaha mengenai biaya produksi, harga pembelian bahan baku, perubahan volume penjualan, dan dampak kenaikan biaya terhadap keberlangsungan usaha.
Pendekatan tersebut penting agar kebijakan yang disusun sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, bukan hanya berdasarkan gambaran umum mengenai pergerakan harga.
Selain peran pemerintah, organisasi atau paguyuban pengusaha kerupuk juga diharapkan aktif menyampaikan aspirasi anggotanya.
Audiensi dengan kementerian terkait dapat menjadi salah satu langkah untuk membawa persoalan pelaku usaha ke tingkat pengambil kebijakan, disertai data dan usulan solusi yang terukur.
Menurut Olih, UMKM membutuhkan kepastian dan dukungan yang tepat agar tetap mampu berproduksi, mempertahankan pelanggan, serta menjaga keberlangsungan tenaga kerja. Karena itu, respons pemerintah perlu dilakukan secara cepat dengan mempertimbangkan kondisi produsen maupun kemampuan konsumen.
Kenaikan harga tepung tapioka bukan semata persoalan biaya bahan baku. Bagi usaha kerupuk skala kecil, perubahan harga dapat memengaruhi keputusan produksi, strategi penjualan, hingga kemampuan mempertahankan usaha di tengah persaingan pasar.
Pemerintah diharapkan dapat mempertemukan kepentingan produsen dan konsumen melalui langkah yang terukur, sehingga tekanan harga tidak semakin membebani UMKM dan kegiatan usaha tetap berjalan.
Tidak ada komentar