Rupiah Tertekan ke Arah Rp 17.000 per Dolar AS, Ekonom Ingatkan Risiko ke Daya Beli dan BUMN

Jakarta – Nilai tukar rupiah yang terus melemah dan mendekati level Rp 17.000 per dolar AS dinilai bukan sekadar fluktuasi biasa, melainkan sinyal peringatan serius bagi perekonomian nasional. Tekanan global yang kuat, defisit fiskal, hingga dampaknya ke sektor riil menjadi kombinasi risiko yang perlu diwaspadai bersama.

Peneliti Institute of Economic and Political Resources (IEPR), Dr. Arya I.P Palguna, menilai penguatan dolar AS saat ini masih ditopang imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun yang berada di kisaran 4,2–4,5 persen. Kondisi tersebut mendorong arus modal global kembali ke negara maju dan meninggalkan pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Baca Juga

Gerindra Tancap Gas Bangun Pesisir! Rodin–Astayudin Fokus Cituis dan Kronjo

26 Feb 2026

“Pelemahan rupiah di ambang Rp 17.000 ini bukan sekadar angka, tetapi alarm ekonomi nasional. Arus modal global kembali ke AS dan negara maju, sementara pasar emerging seperti Indonesia mengalami tekanan,” ujar Arya dalam keterangannya, Selasa (20/1/2026).

Ia juga menyoroti pergerakan Non-Deliverable Forward (NDF) offshore yang menunjukkan ekspektasi pelemahan rupiah sekitar 1,5–2 persen dalam satu bulan, lebih cepat dibandingkan pergerakan pasar spot domestik. Menurutnya, gap antara NDF dan spot menjadi sinyal bahwa pasar internasional masih memandang sentimen terhadap rupiah cenderung negatif.

“Selama sentimen global belum membaik, tekanan terhadap rupiah akan tetap besar. Pasar offshore bahkan sudah lebih dulu ‘mendiskon’ pelemahan itu,” katanya.

Baca Juga

Menkominfo Nilai Narasi Eksklusif dan Provokatif Picu Perpecahan

16 Mar 2024

Dari sisi domestik, Arya menilai defisit fiskal yang mencapai 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp 689 triliun turut memperbesar tekanan. Pemerintah harus menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk menutup defisit tersebut, namun hal itu sangat bergantung pada minat investor.

“Masalahnya bukan hanya angka defisit, tetapi bagaimana pasar melihat keberlanjutan fiskal jangka panjang. Jika kepercayaan investor melemah, capital outflow bisa terjadi dan rupiah akan semakin tertekan,” jelasnya.

Menurut Arya, pelemahan rupiah juga berdampak langsung pada sektor-sektor vital dan kehidupan masyarakat. Kenaikan biaya impor energi yang sebagian besar dibayar dalam dolar AS berpotensi menambah beban impor BBM dan energi hingga Rp 5–10 triliun dalam beberapa bulan ke depan.

“Depresiasi rupiah 1–2 persen saja sudah cukup untuk mendorong kenaikan harga pangan impor seperti gandum dan kedelai. Efeknya langsung terasa di harga roti, mie, dan produk olahan, yang bisa naik sekitar 1–2 persen dan menggerus daya beli masyarakat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, BUMN dengan utang besar dalam mata uang dolar AS seperti Pertamina, PLN, dan Telkom juga menghadapi risiko serius. Pelemahan rupiah dari kisaran 16.950 ke level yang lebih lemah berpotensi menambah beban pembayaran utang hingga Rp 500–800 miliar untuk setiap USD 1 miliar utang.

“Ini akan menekan profitabilitas dan likuiditas BUMN. Di sektor perbankan, kenaikan yield SBN tenor 10 tahun dari 7 persen ke 7,5 persen juga bisa menekan Net Interest Margin dan membuat valuasi saham bank turun 5–8 persen jika volatilitas berlanjut,” kata Arya.

Untuk sepanjang 2026, Arya memperkirakan pergerakan rupiah akan tetap volatil dan cenderung melemah secara bertahap. Level mendekati atau bahkan melewati Rp 17.000 per dolar AS dinilainya realistis jika dolar AS tetap kuat, capital outflow berlanjut, dan defisit fiskal tidak terkendali.

Meski demikian, ia menegaskan Indonesia masih memiliki ruang untuk bertahan. “Dengan kebijakan fiskal yang kredibel, koordinasi yang solid antara pemerintah dan Bank Indonesia, serta stabilitas arus modal domestik, rupiah tidak harus jatuh bebas,” ujarnya.

Ia mendorong pemerintah dan Bank Indonesia untuk bergerak serempak melalui kebijakan fiskal yang disiplin, belanja yang fokus pada sektor produktif, optimalisasi penerimaan pajak, serta intervensi moneter yang tepat waktu untuk meredam gejolak jangka pendek.

Selain itu, menurut Arya, stabilitas pasar obligasi dan instrumen investasi juga perlu dijaga untuk mempertahankan kepercayaan investor. Untuk sektor yang paling terdampak, seperti BUMN dan industri energi, kebijakan lindung nilai (hedging) atau subsidi selektif dinilai penting untuk menahan lonjakan biaya impor.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi publik. “Masyarakat harus diyakinkan bahwa pelemahan rupiah ini bersifat volatil, bukan krisis permanen. Komunikasi yang jelas akan mencegah kepanikan dan menjaga kepercayaan pasar,” tegasnya.

Dalam konteks ini, Arya menilai pengisian posisi calon Deputi Gubernur Bank Indonesia menjadi faktor strategis. Menurutnya, figur yang profesional dan kredibel akan membantu menenangkan pasar dan memperkuat kepercayaan investor.

“Jika diisi oleh sosok yang mumpuni dan berbasis data, pasar akan merespons lebih tenang. Sebaliknya, jika persepsi politis terlalu dominan, volatilitas bisa meningkat,” pungkasnya.

Arya menilai, dengan kepemimpinan moneter yang kuat dan konsisten, pelemahan rupiah justru bisa menjadi momentum untuk menunjukkan ketangguhan ekonomi Indonesia di tengah tekanan global.