Konsep Reformasi Polri Rampung, JMMP: Saatnya Presiden Tentukan Arah Perubahan

Jakarta – Wacana reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memasuki fase krusial. Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menyebut konsep reformasi telah rampung dan kini tinggal menunggu arahan Presiden.

Pernyataan tersebut langsung menuai respons dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya Jaringan Muda Merah Putih (JMMP).

Baca Juga

Presiden Tinjau Langsung Geladi Pelaksanaan KTT ASEAN

08 Mei 2023

Presidium JMMP, Fuadul Aufa, menilai langkah pemerintah itu sebagai sinyal kuat keseriusan dalam membenahi institusi Polri secara menyeluruh dan terarah.

“Ini bukan lagi sekadar wacana. Reformasi sudah masuk tahap penentuan. Tinggal bagaimana keputusan Presiden akan menjadi arah besar perubahan Polri ke depan,” ujar Fuadul dalam keterangannya.

Menurutnya, reformasi Polri harus dimaknai sebagai upaya memperkuat institusi, bukan sebaliknya. Ia menegaskan, pembenahan yang berbasis kajian matang justru akan mendorong Polri menjadi lebih profesional, transparan, dan akuntabel di mata publik.

Baca Juga

Harapkan Pemilu Damai, MRP Pasang Sejumlah Spanduk Ajakan Mari Kita Sukseskan Pemilu 2024

27 Jan 2024

Fuadul juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam mengawal implementasi reformasi tersebut. Tanpa dukungan publik, reformasi dinilai berpotensi kehilangan arah dan tidak menyentuh kebutuhan riil di lapangan.

“Kepercayaan publik adalah fondasi utama. Reformasi ini harus terbuka, partisipatif, dan memberikan dampak nyata. Kami dari JMMP siap berada di garis depan untuk mengawal proses ini,” tegasnya.

Ia menilai momentum ini sebagai titik balik bagi Polri untuk memperkuat legitimasi di tengah dinamika kepercayaan masyarakat. Dengan konsep reformasi yang telah disiapkan, keputusan Presiden kini menjadi faktor penentu apakah perubahan besar tersebut dapat segera diwujudkan.

JMMP pun mendorong agar arah kebijakan yang diambil nantinya mampu menjawab tantangan zaman, sekaligus memperkuat posisi Polri sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum yang berkeadilan.