KMP Reformasi: RUU TNI Sah, Demo Anarki Hanya Drama Politik yang Tidak Mewakili Rakyat!

SUARA GOVERNMENT – Pengesahan RUU TNI pada 20 Maret 2025 yang disetujui oleh DPR menuai protes dari berbagai kalangan. Namun, Gunawan Albima, Ketua Umum Koalisi Mahasiswa dan Pemuda (KMP) Reformasi, dengan tegas mendukung keputusan pemerintah. “Ini adalah langkah modernisasi TNI, bukan langkah mundur ke masa dwifungsi. Demo anarki yang terjadi hanya ulah elit yang kalah dalam Pilpres,” ujarnya kepada awak media pada Selasa (25/3/2025).

Pengesahan yang Sah, Tidak Ada Prosedur yang Dilanggar

Baca Juga

Presiden Jokowi Kepada Dito Targetkan Indonesia Peringkat 1 Atau 2 di SEA Games 2023 Kamboja

03 Mei 2023

Gunawan menegaskan bahwa pengesahan RUU TNI telah mengikuti prosedur yang berlaku dalam UU 12/2011. “Prosesnya berjalan dengan benar, paripurna dilaksanakan dengan kehadiran fraksi-fraksi. Tidak ada drama ilegal di sini. Pengesahan ini sah,” tegas Gunawan. Ia juga membela substansi RUU TNI, yang memberikan TNI 15 jabatan sipil teknis di lembaga seperti Kemenhan dan BNPT, sebagai kebutuhan zaman, bukan untuk kepentingan politik kekuasaan.

Demo Anarki Bukan Suara Rakyat

Gunawan menilai aksi demonstrasi yang berujung pada kekacauan tidak mewakili suara rakyat. “Warga sudah muak dengan asap ban dan provokasi yang terjadi. Mereka ingin damai, bukan keributan. Demo tersebut hanya panggung bagi elit politik yang tidak bisa menerima kekalahan,” katanya. Ia menegaskan bahwa aksi tersebut lebih merupakan panggung politik elit, daripada bentuk perjuangan demokrasi yang konstruktif.

Baca Juga

GM FKPPI Minta Pemerintah Tegas Sikapi Dugaan Makar dan Anarkisme

06 Sep 2025

Menanggapi narasi “neo-Orba” dan “ABRI bangkit” yang viral di media sosial, Gunawan menilai itu sebagai hasutan murahan. “Mereka yang teriak itu jelas tidak memahami Pasal 47. Ini bukan soal fasisme militer, ini tentang tugas teknis TNI yang perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan zaman,” katanya. M

Gunawan mempertanyakan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari aksi jalanan tersebut. “Jika rakyat tidak suka gedung dibakar, untuk siapa aksi ini dilakukan? Atas nama siapa?” sindirnya. Ia menuding para demonstran hanya menjadi pion elit politik yang haus akan kuasa, bukan pejuang demokrasi sejati.

Proses Sah, Tapi Butuh Dialog yang Lebih Baik

Meskipun mendukung pengesahan RUU TNI, Gunawan tidak menutup mata terhadap proses yang dinilai terburu-buru. “Prosesnya sah, tapi terburu-buru dan minim dialog dengan rakyat. Rakyat mulai curiga karena tidak dilibatkan dalam diskusi. Pemerintah harus meningkatkan transparansi agar isu ini tidak dimanfaatkan oleh provokator,” kritiknya.

Gunawan juga menyoroti sikap intoleran dari para demonstran. “Yang netral diserang, yang memiliki pandangan berbeda dimusuhi. Ini bukan demokrasi, ini fasisme. Aksi anarki itu adalah pembajakan suara rakyat oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab,” tegas Gunawan. Ia mengingatkan bahwa aksi anarki seperti ini bukanlah perjuangan demokrasi, melainkan upaya untuk merebut kekuasaan dengan cara yang merusak.

Gunawan menilai masyarakat sudah cukup muak dengan kekacauan. “Rakyat ingin ketenangan, bukan teror jalanan dari kelompok yang kalah dalam kontestasi politik,” ujarnya. Meskipun mengkritik proses yang terburu-buru, Gunawan tetap memuji RUU TNI sebagai langkah maju yang perlu disempurnakan lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan zaman.

KMP Reformasi menegaskan agar pemerintah tidak hanya mengesahkan undang-undang, tetapi juga harus tegas dalam melawan provokasi yang merusak. “RUU ini adalah langkah yang baik, tetapi pemerintah perlu lebih transparan dalam mengkomunikasikan kepada rakyat. Jangan biarkan kelompok anarkis menang narasi,” ujarnya.

Gunawan memberi pernyataan tegas kepada para provokator. “Rakyat bukan pion dari elit yang teriak tanpa substansi. Demo anarki ini hanya teater absurd dari pihak yang tidak bisa move on. Jika mereka benar-benar peduli pada rakyat, mereka akan menguji RUU ini di Mahkamah Konstitusi, bukan dengan menggelar kekacauan,” tegasnya. Gunawan menutup dengan penegasan bahwa KMP Reformasi tetap mendukung pemerintah, sambil tetap mendorong proses yang lebih terbuka dan berbasis dialog.