Diduga Ada Kongkalikong Proyek PJU Bogor, Mahasiswa Minta KPK Panggil Pejabat hingga Swasta

Jakarta, 3 Juli 2025 – Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pengurus Pusat Mahasiswa Anti Korupsi (DPP Mahasiswa Anti Korupsi) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (3/7), untuk melaporkan dugaan korupsi proyek lampu penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Bogor senilai Rp73 miliar.

Koordinator Lapangan DPP Mahasiswa Anti Korupsi, Rian Ariansyah, menyebut proyek tersebut berada di bawah pengelolaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor. Ia mendesak KPK segera memanggil sejumlah pihak, termasuk Kepala DPMD.

Baca Juga

Timnas Beregu Putra dan Putri Pelajar Indonesia Sabet Dua Emas di Cabor Bulutangkis ASEAN School Games 2025

25 Nov 2025

“Kami dari DPP Mahasiswa Anti Korupsi hari ini resmi melaporkan dugaan korupsi proyek Lampu PJU yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor,” kata Rian kepada wartawan di depan Gedung Merah Putih KPK.

Rian menyoroti sikap diam Kepala DPMD Kabupaten Bogor, Reynaldi Yushab Fiansyah, yang menurutnya tidak menunjukkan sikap transparan di tengah sorotan publik.

“Kami meminta agar KPK segera memanggil Reynaldi Yushab Fiansyah selaku Kepala DPMD Kabupaten Bogor sebagai penanggung jawab tertinggi atas proyek ini. Diamnya beliau adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip transparansi dan integritas jabatan,” tegasnya.

Baca Juga

Dinilai Tak ada Itikad Baik Johannes Dartha Pakpahan ke Polda Metro Jaya

28 Jun 2023

Tak hanya pejabat dinas, Rian juga mendesak agar pihak swasta yang mengerjakan proyek tersebut turut diperiksa.

“Kami meminta KPK juga segera memanggil pimpinan PT Rivi Utama dan PT Elife Digital Ecosystem. Kami mencium adanya dugaan kongkalikong antara pihak perusahaan dan DPMD Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Sebagai bentuk tekanan publik, Rian mengultimatum bahwa mereka akan turun ke jalan jika laporan ini tidak segera ditindaklanjuti.

“Apabila laporan kami hari ini tidak ditindaklanjuti oleh KPK, kami berjanji akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran,” pungkasnya.

Hingga berita ini ditulis, pihak DPMD Kabupaten Bogor maupun perusahaan terkait belum memberikan tanggapan. suaragovernment.com masih berupaya menghubungi mereka untuk konfirmasi lebih lanjut.