Soroti Utang Luar Negeri, KBRM Ajak KPK dan Kemenkeu Wujudkan Transparansi dan Akuntabilitas

Jakarta, 29 April 2025 – Sejumlah massa yang tergabung Koalisi Biarkan Rakyat Mengadili (KBRM) menggelar aksi damai di dua lokasi penting, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Aksi ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran mereka terhadap peningkatan utang luar negeri serta perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Koordinator KBRM, Luis Andika, menyampaikan bahwa aksi ini bertujuan mendorong penegak hukum dan pemerintah untuk lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya terkait utang luar negeri. Di depan Gedung KPK, mereka menyerahkan sejumlah dokumen yang disebut sebagai bahan awal untuk ditelusuri lebih lanjut.

“Kami hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan keuangan negara. Kami membawa dokumen yang kami nilai penting untuk diperiksa lebih lanjut oleh KPK,” ujar Luis dalam orasinya.

Poin Aspirasi KBRM di KPK:

• Meminta KPK menelusuri potensi penyimpangan dalam proses pengajuan dan penggunaan utang luar negeri.

• Memohon agar KPK memeriksa pihak-pihak yang disebutkan dalam laporan masyarakat, termasuk dugaan keterkaitan dengan keluarga pejabat publik.

Usai menyampaikan aspirasi di KPK, massa bergerak menuju Kemenkeu untuk menyuarakan harapan mereka agar kebijakan fiskal, khususnya soal utang luar negeri, dapat lebih berpihak pada kepentingan rakyat dan generasi mendatang.

“Kami tidak menolak pembangunan, tetapi kami ingin ada kehati-hatian dalam berutang. Kami juga berharap agar pengelolaan utang dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab,” tambah Luis.

Tiga Aspirasi yang Disampaikan di Kemenkeu:

• STOP Utang Luar Negeri demi menyelamatkan masa depan bangsa.
• Pecat Sri Mulyani dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan.
• Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan utang negara.

Aksi berlangsung tertib dan damai. Perwakilan KBRM telah diterima secara resmi oleh masing-masing institusi untuk menyerahkan dokumen dan menyampaikan aspirasi. KBRM menyatakan akan terus mengawal isu ini dengan pendekatan konstitusional dan damai.