Sidak Pengerjaan PAM di Kalideres Disorot, SIRI Apresiasi Peran Pengawasan DPRD

JAKARTA — Langkah pengawasan yang dilakukan Anggota DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, terhadap proyek perbaikan Perusahaan Air Minum (PAM) di wilayah Kalideres mendapat perhatian dari berbagai pihak.

Presiden Suara Independen Rakyat Indonesia (SIRI), Tjandra Setiadji, menilai sidak tersebut sebagai bentuk kontrol yang diperlukan untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

Baca Juga

Kementerian HAM Pastikan Tak Ada Aduan Publik Terabaikan Lewat Verifikasi Rutin

25 Jun 2026

Dalam keterangannya, Tjandra—yang akrab disapa Andy—menyampaikan bahwa pengerjaan perbaikan fasilitas PAM di lapangan terkesan tidak terencana dengan baik.

Ia menyoroti dampak langsung yang dirasakan masyarakat, terutama kemacetan lalu lintas akibat pekerjaan yang dinilai tidak memiliki kepastian waktu penyelesaian.

Menurutnya, pengawasan yang dilakukan William sebagai anggota Komisi A dari Fraksi PSI merupakan langkah tepat dalam memastikan proyek yang berkaitan dengan pelayanan publik tetap berjalan sesuai standar.

Baca Juga

Kemenpora Apresiasi NOC Indonesia dan PB Persani Tak Masukkan Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Artistik Jakarta

10 Okt 2025

“Pengawasan seperti ini penting agar pekerjaan yang dilakukan tidak terkesan dibiarkan tanpa arah dan kejelasan. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat, terutama pengguna jalan,” ujar Andy.

Ia juga menilai, proses pengerjaan yang tidak berkelanjutan berpotensi mengganggu tata kelola kota. Selain itu, kondisi tersebut dinilai dapat mencerminkan lemahnya manajemen dalam pelaksanaan proyek, bahkan membuka kemungkinan adanya unsur kelalaian.

Lebih jauh, Andy menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya berdampak pada lalu lintas, tetapi juga merugikan pelanggan PAM yang seharusnya mendapatkan layanan optimal.

Ia meminta pihak terkait untuk segera melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem kerja agar tidak merugikan masyarakat dalam jangka panjang.

“Sangat disayangkan jika proyek milik pemerintah justru mengabaikan kepentingan publik. Ini perlu langkah serius dan penanganan yang lebih profesional,” tegasnya.

Andy pun berharap, langkah yang dilakukan William Aditya Sarana dapat menjadi pemicu bagi pihak berwenang lainnya untuk lebih responsif terhadap persoalan pelayanan publik.

Ia juga mendorong adanya tindakan tegas terhadap pihak yang dinilai tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan.

Dengan adanya pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan proyek-proyek infrastruktur, khususnya yang berkaitan dengan layanan dasar masyarakat, dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat waktu. (Red)