
SUARA GOVERNMENT — Ketua Gerakan Tani Syarikat Islam (Gertasi) Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Salim Wehfany, melontarkan kritik keras terhadap sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perumda di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta yang dinilai tidak menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) selama bulan suci Ramadan.
Salim mendesak Gubernur Jakarta, Pramono Anung, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi Perumda yang dianggap tidak peka terhadap kondisi sosial masyarakat.
Menurutnya, sikap tersebut sangat disayangkan karena Ramadan merupakan momentum penting bagi perusahaan daerah untuk hadir membantu masyarakat yang membutuhkan.
“Ini sangat ironis. Saat masyarakat membutuhkan bantuan, terutama menjelang Idul Fitri, justru tidak terlihat program CSR dari sejumlah Perumda. Gubernur harus turun tangan dan mengevaluasi direksi yang tidak memiliki kepedulian sosial,” ujar Salim dalam keterangannya.
Ia juga meminta agar Pemerintah Provinsi Jakarta melakukan audit secara terbuka terhadap penggunaan dana CSR di seluruh perusahaan daerah.
Salim bahkan menyoroti kemungkinan adanya penyimpangan jika dana CSR tidak disalurkan sebagaimana mestinya kepada masyarakat.
“Jangan sampai direksi Perumda hanya fokus mencari keuntungan, tetapi melupakan tanggung jawab sosialnya. Perumda itu bukan hanya bisnis, tapi juga memiliki kewajiban melayani masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Salim meminta Gubernur Pramono Anung untuk tidak ragu mengambil langkah tegas, termasuk mencopot direksi maupun sekretaris perusahaan yang dinilai tidak sejalan dengan visi kepedulian sosial Pemerintah Provinsi Jakarta.
Menurut Gertasi DKJ, momentum Ramadan seharusnya dimanfaatkan oleh perusahaan daerah untuk menyalurkan bantuan sosial, program pangan murah, atau kegiatan lain yang dapat membantu meringankan beban masyarakat.