Front Rakyat Bersatu Gelar Aksi ‘Makzulkan Gibran’, Soroti Suket Penyetaraan

Jakarta – Front Rakyat Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026). Dalam aksi bertajuk ‘Rakyat Bersatu Makzulkan Gibran’ itu, massa mendesak DPR mengawal dugaan persoalan hukum terkait penerbitan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Koordinator aksi, Aburizal Bahta, mengatakan DPR perlu menjalankan fungsi pengawasan dengan mendorong aparat penegak hukum (APH) mengusut proses penerbitan Suket tersebut. Dia menilai persoalan itu tidak boleh berhenti pada polemik politik maupun pernyataan pengunduran diri.

Baca Juga

Ramadan Berbagi 100.000 Pax, EMUD Sumsel Salurkan Beras dan Takjil untuk Santri di Palembang

06 Mar 2026

“Kedatangan kami ke sini meminta kepada DPR RI agar menekan aparat untuk mengusut keluarnya Suket milik Gibran yang kami duga ada unsur tindak pidananya,” tutur Aburizal dalam orasinya.

Senada dengan Aburizal, Fauzan Ohorella yang turut berorasi dalam aksi tersebut menilai pernyataan pengunduran diri Gibran tidak otomatis menyelesaikan persoalan hukum terkait penerbitan Suket Penyetaraan.

Dia menyoroti putusan yang menyatakan Suket tersebut bukan produk hukum sehingga dibatalkan. Menurutnya, proses penerbitan dokumen itu tetap perlu ditelusuri untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana.

Baca Juga

Tiga Kali Aksi, PP-PMI Tak Akan Berhenti Sebelum Kasat Lantas Sukabumi Dicopot

07 Mar 2025

“Kan jelas itu putusannya, bahwa Suket itu bukan produk hukum sehingga dibatalkan. Nah, yang menjadi kecurigaan kami, Suket ini adalah tindakan yang kami duga mengandung unsur pidana dan harus diusut oleh APH,” ujar Fauzan.

Fauzan juga menilai persoalan tersebut tidak bisa disamakan dengan pengunduran diri seorang karyawan dalam sebuah perusahaan. Dia menegaskan Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki mekanisme pertanggungjawaban administrasi maupun pidana.

“Republik Indonesia ini bukan perusahaan. Jangan menggunakan analogi ketika ada karyawan yang mengajukan pengunduran diri, lalu persoalannya dianggap selesai begitu saja. Suket ini melekat dan menjadi bagian dari perangkat administratif yang berkaitan dengan Gibran. Jangan seolah-olah setelah menyampaikan pengunduran diri, peristiwa penerbitan Suket Penyetaraan ini juga otomatis selesai,” tegasnya.

Lebih lanjut, Fauzan meminta agar dugaan pelanggaran dalam penerbitan dokumen administrasi negara diperiksa secara objektif dan transparan. Dia menilai aparat penegak hukum perlu menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan apabila ditemukan unsur pidana.

Menutup orasinya, Aburizal mengajak masyarakat ikut mengawal persoalan Suket Penyetaraan SMA tersebut. Dia meminta publik tidak mengabaikan dugaan pelanggaran yang menurutnya masih perlu ditelusuri.

“Kami mengajak warga dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal isu ini. Jangan sampai kita terkecoh dengan pernyataan pengunduran diri Gibran, lalu melupakan persoalan yang kami nilai perlu ditelusuri lebih jauh, khususnya dugaan tindak pidana terkait Suket Penyetaraan tersebut,” tutup Aburizal.

Front Rakyat Bersatu menyebut aksi tersebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan kontrol publik terhadap penyelenggaraan negara. Mereka mendesak DPR RI menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut secara profesional dan independen.