Samuel Tampubolon Sebut Penunjukan Jumhur Hidayat Sebagai Menteri Jadi Koreksi Politik Atas Dominasi Kaum Elitis

JAKARTA – Eksponen aktivis GMNI Samuel Tampubolon menyampaikan apresiasi politik atas keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Samuel menilai keputusan ini bukan sekadar pengisian jabatan kabinet melainkan pesan politik kuat bahwa negara mulai membuka ruang bagi figur yang lahir dari rahim perjuangan dan bukan semata dari kalkulasi kekuasaan kaum elitis.

Baca Juga

Menkeu: APBN 2025 Masih Kuat, Defisit 2,92% Tetap di Bawah Batas Aman

08 Jan 2026

Di tengah kuatnya dominasi kelompok yang selama ini menjadikan kekuasaan sebagai instrumen akomodasi kepentingan kehadiran Jumhur Hidayat dinilai menjadi angin segar sekaligus koreksi bahwa negara tidak boleh terus dikuasai oleh pihak yang jauh dari denyut persoalan rakyat.

Rekam jejak Jumhur sebagai aktivis buruh dan pejuang demokrasi menjadikannya figur yang memahami secara utuh watak persoalan bangsa mulai dari ketimpangan ekonomi hingga eksploitasi sumber daya yang kerap lebih berpihak pada modal.

Penempatan Jumhur di sektor lingkungan hidup dianggap memiliki makna strategis karena persoalan ekologis hari ini merupakan bagian dari pertarungan politik besar antara kepentingan rakyat dan kepentingan oligarki ekonomi.

Baca Juga

KAPMI Konsolidasikan Peran Pengusaha Muda Lewat Halal Bi Halal, Dorong Kontribusi Ekonomi Nasional

17 Apr 2026

Samuel menegaskan bahwa kerusakan lingkungan selama ini terjadi karena negara terlalu sering kalah berhadapan dengan kepentingan pemodal sehingga dibutuhkan figur dengan keberanian ideologis bukan sekadar kemampuan administratif.

Publik kini menaruh harapan besar agar kepemimpinan Jumhur menjadi titik balik lahirnya kebijakan lingkungan yang progresif berdaulat dan tidak tunduk pada tekanan kelompok berkepentingan.

Samuel menambahkan bahwa perjalanan Jumhur dari ruang perlawanan menuju panggung kabinet membuktikan bahwa idealisme tidak harus mati ketika memasuki kekuasaan sekaligus menjadi kemenangan simbolik di tengah kerasnya arus pragmatisme politik nasional.