
JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan permintaan terhadap hasil pertanian, peternakan, dan produk pangan lokal.
Namun, keberhasilan program tersebut dinilai perlu diimbangi dengan penguatan rantai pasok agar tidak menimbulkan tekanan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pengamat sekaligus Praktisi UMKM, Olih Solehudin, mengatakan peningkatan kebutuhan bahan pangan untuk mendukung operasional dapur MBG merupakan konsekuensi dari program berskala nasional.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan peningkatan permintaan tersebut diikuti dengan ketersediaan pasokan yang memadai sehingga stabilitas harga tetap terjaga.
“Jika permintaan meningkat lebih cepat dibandingkan produksi dan distribusi, maka harga bahan pangan berpotensi mengalami kenaikan. Kondisi seperti ini dapat berdampak pada UMKM, terutama sektor kuliner yang sangat bergantung pada kestabilan harga bahan baku,” ujar Olih, Minggu (19/7).
Ia menjelaskan bahwa pelaku UMKM memiliki kemampuan yang terbatas dalam menyerap kenaikan biaya produksi.
Kenaikan harga komoditas seperti beras, telur, daging ayam, minyak goreng, sayuran, maupun bumbu dapur dapat memengaruhi margin usaha dan daya saing mereka.
Karena itu, Olih mendorong pemerintah memperkuat koordinasi antara pelaksana Program MBG dengan petani, peternak, koperasi, dan distributor pangan agar kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi tanpa mengganggu pasokan di pasar umum.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara keberhasilan program sosial dan keberlangsungan usaha masyarakat.
Selain menjaga stabilitas pasokan, ia juga mengusulkan agar UMKM lokal semakin dilibatkan sebagai bagian dari rantai pasok resmi dapur MBG.
Dengan pola kemitraan yang lebih luas, manfaat ekonomi program dinilai dapat dirasakan oleh lebih banyak pelaku usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Di sisi lain, pemerintah menyatakan Program MBG telah melibatkan puluhan ribu pelaku UMKM dalam penyediaan berbagai kebutuhan pangan dan jasa pendukung.
Pemerintah juga melakukan pemantauan harga bahan pangan secara berkala serta memperkuat pengawasan terhadap proses pengadaan agar pelaksanaan program tetap berjalan efektif dan akuntabel.
Menurut Olih, evaluasi berkala terhadap dampak ekonomi Program MBG tetap diperlukan sebagai bagian dari penyempurnaan kebijakan.
Dengan demikian, tujuan peningkatan kualitas gizi masyarakat dapat berjalan seiring dengan terjaganya stabilitas harga pangan serta keberlangsungan UMKM sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional.