Konflik PBNU Berlarut, PWNU DKI Jakarta Usulkan Muktamar Luar Biasa NU

SUARA GOVERNMENT, Jakarta — Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta menyampaikan sikap resmi terkait konflik internal yang berkepanjangan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

PWNU DKI menilai dinamika yang terjadi telah menimbulkan kegaduhan organisasi dan berpotensi menggerus marwah Nahdlatul Ulama sebagai jam’iyyah keagamaan terbesar di Indonesia.

Baca Juga

Trans7 Dilaporkan ke Bareskrim dan Dewan Pers, Pemuda Muslimin Nilai “Xpose Uncensored” Lecehkan Islam

20 Okt 2025

Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta, KH Lutfi Hakim, mengatakan konflik elite PBNU yang berlangsung lama dan berpusat di Jakarta membuat wilayah merasa terganggu.

Menurutnya, Jakarta kerap dijadikan arena pertarungan kepentingan, sementara nilai-nilai musyawarah dan kearifan struktural NU justru terabaikan.

“Jakarta seolah hanya dijadikan panggung konflik. Mulai dari pemecatan Ketua Umum hingga penunjukan Penjabat Ketua Umum, semuanya berlangsung di Jakarta,” ujar KH Lutfi Hakim dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12/2025).

Baca Juga

Pekerjaan Preservasi Jalan Wolo II belum clear dan Telan Anggaran Rp. 161 Miliar, LAKI SULTRA Angkat Bicara

17 Agu 2024

PWNU DKI Jakarta memetakan konflik PBNU ke dalam dua kelompok besar.

Kelompok pertama berada di belakang Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, yang disebut sebagai “Kelompok Sultan”, merujuk pada rapat pleno yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, dan menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU.

Kelompok kedua berada di belakang Ketua Umum PBNU sekaligus Mandataris Muktamar ke-34 NU, KH Yahya Cholil Staquf, yang disebut “Kelompok Kramat”.

Penamaan tersebut merujuk pada rapat yang digelar di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, yang awalnya disebut rapat pleno namun kemudian diklaim sebagai rapat koordinasi penanganan bencana NU.

PWNU DKI Jakarta menilai konflik yang berlarut-larut ini terjadi karena tidak optimalnya peran Musytasyar dan Masyaikh NU sebagai rujukan utama dalam penyelesaian persoalan jamaah dan jam’iyyah.

Kondisi tersebut dinilai memperdalam polarisasi di internal organisasi.

Atas dasar itu, PWNU DKI Jakarta secara tegas mendesak Tim Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) Muktamar ke-34 NU di Lampung untuk mencabut mandat Rais Aam atas diri KH Miftachul Akhyar.

Selain itu, PWNU DKI juga mendorong agar segera digelar Muktamar Luar Biasa (MLB) sebagai mekanisme konstitusional guna mengakhiri konflik internal PBNU.

PWNU DKI Jakarta bahkan menyatakan kesiapan untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan MLB apabila mendapat persetujuan dari struktur NU secara nasional.

“MLB adalah jalan keluar paling bermartabat agar NU kembali pada khittah, musyawarah, dan penghormatan terhadap ulama. Jakarta siap menjadi tuan rumah,” tegas KH Lutfi Hakim.

Sikap PWNU DKI Jakarta ini menandai meningkatnya desakan dari tingkat wilayah kepada elite PBNU agar konflik internal segera diselesaikan secara terbuka, sah, dan sesuai dengan konstitusi serta tradisi organisasi Nahdlatul Ulama. (JL)