Kolaborasi Cegah Tawuran: Sekolah Didorong Bentuk Forum Damai dan Terapkan Diversi
Jakarta, 22 Mei 2025— Maraknya tawuran pelajar di wilayah DKI Jakarta menjadi sorotan utama dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Optimalisasi Peran Sekolah dalam Upaya Preventif Tawuran Pelajar: Membangun Iklim Pendidikan yang Aman dan Inklusif”.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Visioner Indonesia di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, dengan dukungan Polda Metro Jaya dan melibatkan lintas sektor strategis.
Perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta membuka acara secara simbolis dan menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan sistem pendidikan yang bebas dari kekerasan. Penguatan karakter siswa, khususnya melalui peran guru Bimbingan Konseling (BK), disebut sebagai kunci dalam mendeteksi dini potensi konflik di lingkungan sekolah.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo P. Condro, S.H., S.I.K., M.Si., mengungkapkan bahwa dalam satu bulan terakhir tercatat 45 kasus tawuran pelajar. Ia menegaskan bahwa pencegahan tidak cukup hanya melalui edukasi, tetapi juga membutuhkan pendekatan hukum, patroli siber, serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam membina siswa di luar sekolah.
Hadir sebagai narasumber, Felix Martuah Purba, S.H., M.H., pengamat hukum, menekankan pentingnya penerapan keadilan restoratif dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar. “Penanganan hukum terhadap pelaku tawuran harus mempertimbangkan keadilan restoratif, tidak hanya untuk pemulihan korban, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran hukum bagi pelaku. UU SPPA sudah mengatur mekanisme diversi yang seharusnya menjadi prioritas,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa penyidik, jaksa, dan hakim harus menjadikan perlindungan anak sebagai pertimbangan utama, bukan sekadar menjatuhkan hukuman.
Pernyataan Felix diperkuat oleh Cornelia Agatha, S.H., M.H., dari Komnas Perlindungan Anak, yang menyebut tawuran pelajar sebagai krisis sosial yang menuntut pendekatan holistik. Ia mendorong sekolah agar aktif melibatkan keluarga dan komunitas dalam upaya preventif.
Sementara itu, akademisi Universitas Negeri Jakarta, Dr. Abdul Haris Fatgehipon, M.Si., menyoroti tantangan internal sekolah, seperti minimnya perhatian terhadap pembentukan karakter dan lemahnya kapasitas guru BK. “Kita harus menghidupkan kembali fungsi sekolah sebagai ruang inklusif, bukan sekadar institusi akademik. Guru perlu mendapatkan ruang, perlindungan, dan pelatihan untuk menghadapi realitas sosial anak-anak hari ini,” jelasnya.
Salah satu sesi yang paling menggugah datang dari Ricky Erviantara, mantan pelaku tawuran yang kini menjadi agen perubahan. Ia membagikan kisah transformasinya dari pelajar bermasalah menjadi sosok yang aktif mengedukasi generasi muda. “Saya tidak ingin anak-anak muda mengalami masa kelam seperti saya. Sekolah dan lingkungan harus menjadi tempat yang menyelamatkan, bukan hanya diam,” ungkapnya.
Kegiatan ini turut dihadiri puluhan guru BK serta perwakilan siswa dari tingkat SMP hingga SMA/SMK se-Jabodetabek. Supriyono, perwakilan dari Subkelompok Kurikulum dan Penilaian Bidang SMP Dinas Pendidikan DKI Jakarta, menyatakan bahwa program ini sejalan dengan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 serta Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 159 Tahun 2024 tentang pembentukan satuan tugas anti-kekerasan di sekolah.
Menutup sesi, para peserta dan narasumber merumuskan rencana aksi preventif sekolah yang berbasis karakter, restoratif, dan edukatif. Salah satu langkah konkret yang disepakati adalah pembentukan Forum Sekolah Damai sebagai upaya menekan angka tawuran secara berkelanjutan.
FGD ini menjadi momentum penting untuk menggalang komitmen kolektif antara pemangku kepentingan pendidikan, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil. Visioner Indonesia menegaskan bahwa tawuran pelajar bukan sekadar persoalan remaja, melainkan refleksi dari kegagalan sistemik yang harus diatasi bersama.
Pos Terkait
Klik Lambang Bintang Untuk Mengikuti Update Di Google News Suara Government
Pos Trending
Pos Terbaru
