GPAB Desak Pencopotan Kalapas Bukittinggi: Tragedi Keracunan Bukti Gagalnya Sistem Pemasyarakatan

Jakarta, 15 Mei 2025 — Gerakan Pemuda Amanah Bangsa (GPAB) mengecam keras tragedi keracunan massal yang menimpa warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bukittinggi.

Insiden yang menyebabkan sejumlah narapidana mengalami keracunan parah itu dinilai sebagai bukti nyata kegagalan sistem pemasyarakatan dan bentuk kelalaian berat pihak lapas.

Baca Juga

Rantang Demokrasi Pemuda Betawi Warnai Audiensi dengan KPUD Jakarta

30 Jan 2026

Dalam pernyataan resminya, GPAB menuntut pencopotan Kepala Lapas Bukittinggi, Herdianto, yang dinilai bertanggung jawab langsung atas kejadian tersebut.

“Kami tidak bisa lagi menyebut ini kelalaian. Ini adalah pelanggaran berat atas hak asasi manusia. Kalapas Bukittinggi, Herdianto, harus segera dicopot dan diproses hukum. Jika tidak, ini menjadi bukti bahwa negara melindungi kejahatan,” tegas perwakilan GPAB.

GPAB juga menyoroti lambannya penanganan dan kurangnya transparansi dari Kementerian Hukum dan HAM terkait insiden tersebut.

Baca Juga

Pengukuhan Pengurus Besar PPS Putra Betawi Digelar di TMII, Hadir 90 Perguruan Silat Betawi

23 Nov 2025

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi yang memadai dari pihak kementerian, sementara kondisi para korban belum sepenuhnya pulih.

Sebagai bentuk respons atas tragedi ini, GPAB mengumumkan akan menggelar aksi damai nasional yang dipusatkan di depan Kantor Kementerian Hukum dan HAM serta Istana Negara.

Aksi akan berlangsung pada Kamis (15/5) pukul 10.00 WIB hingga selesai.

Adapun empat tuntutan utama yang disuarakan GPAB dalam aksi tersebut, yakni:

1. Pencopotan segera Kalapas Bukittinggi, Herdianto.

2. Investigasi independen terhadap insiden keracunan massal.

3. Reformasi menyeluruh terhadap sistem pemasyarakatan Indonesia.

4. Penindakan tegas terhadap aparat yang terbukti lalai dan melanggar hukum.

“Di balik tembok lapas, warga binaan tetap manusia. Negara wajib menjamin keselamatan dan hak-hak mereka,” ujar GPAB dalam pernyataannya.

GPAB menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan berdiri di garda terdepan dalam menuntut keadilan.

Mereka juga mengingatkan bahwa jika negara terus abai, maka rakyat akan bersuara lebih keras.