Aliansi Masyarakat Kalbar Bersatu Minta Penegakan Hukum Objektif atas Polemik Pernyataan di Ruang Publik

PONTIANAK – Aliansi Masyarakat Kalbar Bersatu meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti polemik yang muncul terkait pernyataan Ketua DPD LI BAPAN Kalimantan Barat, Stevanus Febyan Babaro, dalam sebuah tayangan podcast yang belakangan menjadi perhatian publik.

Koordinator Aliansi Masyarakat Kalbar Bersatu, Andri, menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang dijamin dalam sistem demokrasi.

Baca Juga

Kongres IX SEMMI Makin Memanas, Gurun Arisastra Resmi Masuk Bursa Caketum

12 Jul 2026

Namun, menurutnya, setiap pernyataan yang disampaikan kepada publik harus tetap berlandaskan fakta, data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Dalam keterangannya di Pontianak, Rabu (17/6/2026), Andri menyampaikan harapannya agar aparat kepolisian melakukan kajian dan penyelidikan secara profesional terhadap berbagai informasi yang berkembang, khususnya apabila terdapat dugaan unsur fitnah, pencemaran nama baik, maupun pernyataan yang berpotensi merugikan pihak tertentu.

Ia menilai ruang publik harus dijaga dari penyebaran informasi yang belum terverifikasi karena dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara maupun proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

Baca Juga

Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Disorot, Mahasiswa Aksi Solidaritas di TIM

16 Mar 2026

Menurut Andri, kritik terhadap lembaga negara merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.

Namun, kritik tersebut sebaiknya disampaikan melalui mekanisme yang konstruktif, beretika, dan didukung bukti yang jelas agar tidak menimbulkan persepsi negatif ataupun konflik sosial di masyarakat.

Selain itu, Aliansi Masyarakat Kalbar Bersatu juga mengingatkan pentingnya menjaga marwah dan kehormatan institusi negara sebagai bagian dari pilar yang menjalankan fungsi pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum bagi masyarakat.

Pihaknya turut menyoroti penggunaan nama masyarakat Kalimantan Barat dalam narasi yang berkembang.

Menurut Andri, tidak ada individu maupun kelompok yang dapat secara sepihak mengklaim mewakili seluruh masyarakat Kalbar yang memiliki latar belakang, pandangan, dan aspirasi yang beragam.

“Kami berharap seluruh pihak dapat mengedepankan asas praduga tak bersalah, menghormati proses hukum, serta menghindari pernyataan yang berpotensi memecah belah persatuan masyarakat,” ujarnya.

Aliansi Masyarakat Kalbar Bersatu menyatakan akan terus memantau perkembangan persoalan tersebut dan mendukung langkah aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban, kepastian hukum, serta kondusivitas daerah.

Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan ruang publik sebagai sarana penyampaian aspirasi yang sehat, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan bersama demi terciptanya stabilitas sosial serta persatuan di Kalimantan Barat.