Suaragovernment.com – Ketua Umum Emak Muda (EMUD) Pusat sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra Papua Barat Daya, Oktasari Sabil, mengecam keras dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dia menilai tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran biasa, melainkan persoalan serius yang menyentuh kehormatan Presiden dan kedaulatan negara.
Oktasari menegaskan tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum hingga berani melakukan tindakan ilegal terhadap kepala negara. Menurutnya, Prabowo merupakan Presiden yang memperoleh mandat melalui proses konstitusional sehingga keamanan dan kehormatannya wajib dihormati.
“Jangan pernah menganggap remeh tindakan penyadapan terhadap Bapak H. Prabowo Subianto. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang dipilih melalui proses konstitusional. Tindakan semacam ini bukan hanya menyangkut pribadi Presiden, tetapi juga menyangkut kehormatan dan kedaulatan bangsa Indonesia,” ujar Oktasari, Jumat (6/11/2026).
Dia bahkan mengingatkan bahwa tindakan yang sengaja dirancang untuk mengganggu dan melemahkan pemerintahan yang sah tidak bisa berlindung di balik perbedaan politik. Jika terbukti memenuhi unsur pidana, tindakan tersebut dapat mengarah pada kejahatan terhadap keamanan negara, termasuk makar.
“Ini bukan lagi sekadar persoalan perbedaan politik. Jika ada pihak yang sengaja melakukan tindakan untuk mengganggu dan melemahkan pemerintahan yang sah, maka hal tersebut harus dipandang sebagai ancaman serius terhadap negara. Jangan sampai praktik seperti ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi kita,” tegasnya.
Oktasari juga mengeluarkan peringatan keras kepada pihak-pihak yang diduga terlibat. Dia menyatakan tidak akan tinggal diam apabila keselamatan Prabowo sampai terancam.
“Saya pribadi ingin menegaskan, jangan main-main dengan kami, EMUD dan DPD Gerindra Papua Barat Daya. Kami siap pasang badan untuk Bapak H. Prabowo Subianto. Jika sampai ada yang menyentuh sehelai rambut beliau, kami tidak akan tinggal diam,” ungkapnya.
Dia meminta aparat penegak hukum tidak setengah-setengah menangani perkara tersebut. Seluruh pihak yang terlibat harus diungkap, termasuk siapa yang memberikan perintah dan apa motif di balik dugaan penyadapan itu.
Oktasari menegaskan, tindakan yang mengancam keamanan kepala negara tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban hukum. Baginya, persoalan ini menyangkut lebih dari sekadar kepentingan politik, yakni kehormatan dan kedaulatan Republik Indonesia.
Pos Terkait
Klik Lambang Bintang Untuk Mengikuti Update Di Google News Suara Government
Pos Trending
Pos Terbaru
Tidak ada komentar