
Jakarta – Founder RedaksiJakarta.com Denni Wahyudi menilai langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengawal proses legislasi reforma agraria menunjukkan keseriusan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam mendorong agenda reforma agraria.
“Langkah Pak Sufmi Dasco Ahmad mengawal proses reforma agraria merupakan bagian dari bukti keseriusan pemerintahan Prabowo-Gibran. Ini bukan lagi sekadar wacana, tetapi sudah masuk ke proses legislasi dan pembahasan yang konkret,” ujar Denni, Jumat (18/9/2026).
Sebelumnya, Dasco membahas proses legislasi reforma agraria bersama Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan, serta Kepala Badan Keahlian DPR Bayu Dwi Anggono di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Dasco menegaskan pentingnya sinkronisasi aturan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan reforma agraria.
“Reforma agraria membutuhkan aturan yang sinkron dan kepastian dalam pelaksanaannya,” ujar Dasco, dikutip dari unggahannya pada Kamis (17/9/2026).
Dasco juga menyampaikan koordinasi akan terus dilakukan agar proses legislasi berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kepastian hukum.
Denni menilai keterlibatan pimpinan DPR dalam mengawal agenda tersebut menjadi bagian penting dari proses legislasi.
“Ketika pimpinan DPR ikut mengawal, pemerintah menyerahkan DIM, kemudian Baleg membentuk Panja, kita melihat ada proses yang berjalan secara serius. Ini yang kami nilai sebagai sinyal positif dari pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menangani persoalan agraria,” katanya.
Baleg DPR telah membentuk Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria pada 16 September 2026. Pembahasan tingkat I dilakukan berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disampaikan pemerintah dan fraksi-fraksi.
Sebelumnya, DPR menyetujui RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada Selasa (8/9/2026). Rapat tersebut dipimpin Dasco.
Denni berharap proses legislasi tersebut tidak berhenti pada pembentukan regulasi, tetapi dilanjutkan dengan implementasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Jangan berhenti di undang-undang. Yang jauh lebih penting adalah pelaksanaannya di lapangan. Reforma agraria harus benar-benar memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan persoalan masyarakat,” ujarnya.