Pengangkatan Komisaris PT Pertamina Retail Diprotes, Gerakan Mahasiswa Se-Nusantara Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi Menyeluruh
JAKARTA – Polemik terkait pengisian jabatan strategis di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali mencuat.
Gerakan Mahasiswa Se-Nusantara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pusat PT Pertamina (Persero), Gambir, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2026), dengan membawa tuntutan agar pemerintah dan pemegang saham mengevaluasi pengangkatan Komisaris PT Pertamina Retail demi menjaga integritas tata kelola perusahaan negara.
Koordinator aksi, Amar, mengatakan jabatan komisaris di perusahaan pelat merah merupakan posisi strategis yang memiliki tanggung jawab mengawasi jalannya perusahaan.
Karena itu, proses pengisiannya harus mengedepankan prinsip profesionalisme, meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas.
Dalam aksinya, massa menyoroti pengangkatan Ginka Febriyanti Ginting sebagai Komisaris PT Pertamina Retail.
Mereka menilai keputusan tersebut telah memunculkan perhatian publik dan memicu perdebatan mengenai penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengisian jabatan di lingkungan BUMN.
“Kami meminta agar pengangkatan Komisaris PT Pertamina Retail dievaluasi secara objektif demi menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola BUMN yang profesional,” ujar Amar saat menyampaikan orasi.
Massa aksi juga menyinggung nama Ginka Febriyanti Ginting yang disebut dalam laporan Komisi Pencari Fakta (KPF) terkait dinamika aksi demonstrasi pada Agustus 2025.
Menurut mereka, informasi tersebut perlu menjadi bagian dari proses evaluasi. Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan dari pihak Ginka Febriyanti Ginting mengenai pernyataan tersebut.
Gerakan Mahasiswa Se-Nusantara berpandangan bahwa setiap pengangkatan pejabat strategis di BUMN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melalui rekam jejak, kompetensi, integritas, dan pengalaman yang relevan.
Menurut mereka, perusahaan milik negara yang mengelola aset publik dituntut menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten agar kepercayaan masyarakat terhadap BUMN tetap terjaga.
Selain itu, massa aksi menilai evaluasi terhadap pengangkatan komisaris diperlukan untuk memastikan seluruh proses telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta bebas dari persepsi adanya kepentingan di luar aspek profesional.
Gerakan Mahasiswa Se-Nusantara menegaskan akan terus mengawal isu tersebut sebagai bagian dari upaya mendorong tata kelola BUMN yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari PT Pertamina Retail maupun pihak terkait mengenai tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Pos Terkait
Klik Lambang Bintang Untuk Mengikuti Update Di Google News Suara Government
Pos Trending
Pos Terbaru
