
SUARA GOVERNMENT – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang se-Jakarta di depan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Rabu (12/2), berujung ricuh. Massa aksi yang berasal dari HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara, HMI Cabang Jakarta Selatan, dan HMI Cabang Jakarta Timur menyuarakan tuntutan pencopotan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, terkait kebijakan subsidi gas LPG yang dinilai merugikan masyarakat dan menyebabkan korban jiwa.
Namun, saat tiba di lokasi, massa aksi dihadang oleh sekelompok preman yang melarang demonstrasi tersebut berlangsung. Bahkan, dalam video yang beredar, terlihat beberapa kader HMI mengalami intimidasi dan tindakan represif dari kelompok tersebut.
Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Selatan, Agus Setiawan, mengecam keras tindakan premanisme yang terjadi di depan Kementerian ESDM. Ia menilai aparat kepolisian seolah membiarkan bentrokan terjadi tanpa upaya pencegahan.
“Upaya represif dan intimidasi oleh preman yang diduga disewa oleh Bahlil terhadap massa aksi HMI se-Jakarta seakan mengingatkan kita pada praktik Orde Baru jilid baru,” tegas Agus.
Hal senada disampaikan Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara, yang menilai tindakan tersebut mencederai demokrasi dan kebebasan berpendapat.
Sementara itu, Jenderal Lapangan aksi, Diran, menegaskan bahwa HMI se-Jakarta tidak akan mundur dan akan kembali turun dengan massa yang lebih besar guna melawan segala bentuk premanisme serta terus menuntut pencopotan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM.
Sebagai buntut dari insiden ini, HMI se-Jakarta juga menuntut Kapolda Metro Jaya agar mencopot Kapolres Jakarta Pusat dan Kapolsek Gambir, yang dianggap lalai dalam mengawal jalannya aksi serta diduga membiarkan bentrokan terjadi.
“Kami akan terus berjuang dan menegaskan bahwa premanisme bukan bagian dari demokrasi. Jika aparat tidak mampu menjalankan tugasnya, maka sudah seharusnya dicopot dari jabatannya,” pungkas Diran.
Aksi ini menjadi sorotan publik, mengingat keterlibatan preman dalam menghadang aksi demonstrasi mahasiswa semakin menguatkan dugaan adanya campur tangan pihak tertentu dalam membungkam suara kritis terhadap kebijakan pemerintah.