Selamatkan Demokrasi SBT: Publik Desak Tindakan Tegas Terhadap Dugaan Kecurangan Pilkada

Jakarta, 3 Januari 2025 – Massa Aksi yang dipimpin oleh Koordinator Lapangan (Korlap) Hairul T menggelar aksi damai di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta.

Aksi ini bertujuan untuk menuntut penyelesaian dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), yang disebut sebagai salah satu Pilkada terburuk dalam sejarah daerah tersebut.

Baca Juga

Soroti Penyerangan Aktivis, BEM Tolak Peradilan Militer, Tuntut Transparansi

27 Mar 2026

Massa yang hadir membawa spanduk bertuliskan “Tuntaskan Dugaan Kecurangan Pilkada 2024,” “KPU SBT Harus Bertanggung Jawab,” dan “Selamatkan Demokrasi SBT.” Tagar

#SelamatkanDemokrasiSBT juga terus digaungkan melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran publik.

Dalam orasinya, Hairul T dengan lantang menyampaikan bahwa kecurangan dalam Pilkada SBT adalah bentuk penghianatan terhadap demokrasi dan rakyat. “Proses Pilkada adalah wujud nyata kedaulatan rakyat.

Baca Juga

Rudy Susmanto Kunjungi Sekolah, Serap Aspirasi dan Dorong Kemajuan Pendidikan di Kabupaten Bogor

07 Jul 2023

Namun, di SBT, Pilkada justru menjadi panggung praktik kotor yang melukai kepercayaan masyarakat. Kami di sini untuk menuntut keadilan dan integritas pemilu!” ujar Hairul T di tengah kerumunan massa.

Aksi yang dipimpin oleh Hairul T menyampaikan tiga tuntutan utama:

Pertama, DKPP diminta segera menginvestigasi dugaan keterlibatan penyelenggara pemilu, khususnya Ketua dan Anggota KPU SBT, dalam memenangkan salah satu pasangan calon.

Kedua, DKPP harus segera mengambil langkah mitigasi terhadap berbagai laporan masyarakat terkait kecurangan yang terjadi. Ketiga, KPU RI diminta untuk segera memberhentikan Ketua dan Anggota KPU SBT jika terbukti melanggar kode etik dan terlibat dalam kecurangan, demi menjaga kredibilitas penyelenggara pemilu.

Aksi ini juga menyerukan kepada Bawaslu dan KPU agar memperbaiki sistem pengawasan pemilu, termasuk meningkatkan pelatihan teknis bagi pengawas Ad Hoc agar lebih kompeten.

“Tidak ada demokrasi tanpa integritas. Kami mengajak semua pihak, termasuk masyarakat luas, untuk bersama-sama menjaga demokrasi dari tangan-tangan kotor,” tambah Hairul T.

Masyarakat berharap ada langkah nyata yang segera diambil untuk menyelamatkan demokrasi di SBT. (Red)