SOMASI Jakarta Desak Evaluasi Panglima TNI terkait Dugaan Keterlibatan Kodim 1506 Namlea di Tambang Ilegal Gunung Botak

Jakarta – Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Satu Indonesia (SOMASI) Jakarta menggelar konferensi pers pada Jumat (20/9/2024) untuk mendesak evaluasi terhadap Panglima TNI terkait dugaan keterlibatan Kodim 1506 Namlea dalam aktivitas penambangan ilegal di areal Gunung Botak.

Irwan Abd. Hamid, S.H., Direktur SOMASI Jakarta, mengungkapkan bahwa praktik penambangan tanpa izin ini telah menyebabkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah dan merusak lingkungan akibat penggunaan bahan kimia berbahaya seperti sianida dan merkuri.

Baca Juga

Silaturahmi Akbar Kaum Betawi perkuat sinergi adat dan pemerintah daerah DKI Jakarta

15 Feb 2026

Irwan menjelaskan bahwa tambang ilegal di Gunung Botak diperkirakan menghasilkan 100 kilogram emas per bulan dengan aktivitas penambangan yang diduga dikawal oleh Kodim 1506/ Namlea.

Selain itu, ribuan penambang tanpa izin aktif di berbagai lokasi, termasuk Kapuran, longsoran, dan kali Anahoni, dengan ribuan bak perendaman dan mesin dompeng yang digunakan untuk memproses material tambang.

Lebih lanjut, Irwan menyoroti bebasnya peredaran bahan kimia berbahaya, seperti sianida yang dipasok dari Jakarta dan Surabaya serta merkuri yang berasal dari Pulau Seram. Ia juga menekankan bahwa peredaran bahan kimia ini terus terjadi tanpa adanya tindakan tegas dari pihak berwenang.

Baca Juga

Menpora Dito Sebut Rekor Dunia Vreddriq Leonardo Potensi Emas Olimpiade

01 Mei 2023

Berdasarkan analisis hukum yang disampaikan, SOMASI Jakarta meminta agar Panglima TNI segera memerintahkan pemeriksaan terhadap Dandim 1506/ Namlea, Pasi Intel, dan Danramil terkait dugaan pembiaran penambangan ilegal ini.

Irwan juga menegaskan bahwa tindakan tegas diperlukan untuk menghentikan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh praktik tersebut, mengingat potensi kerugian negara yang mencapai Rp 1,5 triliun setiap tahunnya. SOMASI Jakarta juga mengingatkan pentingnya tindak lanjut dari pemerintah pusat terhadap kasus ini sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi pada 2015-2017 untuk menutup tambang ilegal di Gunung Botak.