Komjen Chryshnanda: Reformasi Birokrasi Tak Cukup Slogan, Kunci Ada pada Moral dan Literasi
Jakarta — Komisaris Jenderal Polisi Chryshnanda Dwilaksana menegaskan reformasi birokrasi bukan sekadar agenda administratif, melainkan kebutuhan mendasar bagi institusi agar tetap bertahan dan berkembang di tengah perubahan zaman. Reformasi, kata dia, adalah proses panjang yang menuntut keberanian, moralitas, dan literasi.
“Reformasi bukan slogan. Ini perjuangan yang butuh nyali besar,” ujar Chryshnanda dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).
Ia menyebut, upaya mereformasi birokrasi kerap menghadapi perlawanan dari kelompok mapan yang sudah nyaman dengan sistem lama. Kelompok ini bahkan diibaratkan sebagai “naga sakti” yang siap melawan setiap perubahan.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat reformasi menjadi jalan terjal yang penuh risiko. Namun demikian, ia mengibaratkan reformasi seperti vaksin—menyakitkan di awal, tetapi penting untuk menciptakan organisasi yang lebih sehat dan kuat.
Chryshnanda menekankan, kunci utama reformasi terletak pada moral dan literasi. Tanpa keduanya, perubahan hanya akan berhenti pada tataran administratif tanpa menyentuh substansi.
“Moral adalah kompas etika, literasi adalah bekal intelektual. Tanpa itu, reformasi tidak akan menghasilkan transformasi budaya kerja,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa potensi besar birokrasi sejatinya selalu ada, layaknya bongkahan marmer yang menyimpan patung indah di dalamnya. Tinggal bagaimana cara memahat dan mengelolanya.
Dalam praktiknya, ia menilai banyak pihak justru terjebak mencari bentuk ideal reformasi tanpa menyadari bahwa perubahan harus dimulai dari kondisi yang ada saat ini. Ia mengibaratkan hal itu seperti ikan yang mencari samudra, padahal sudah berada di dalam air.
“Reformasi bukan proses instan. Tidak ada istilah ‘siap, grak, berubah’. Ini proses panjang yang butuh konsistensi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya implementasi nyata. Menurutnya, kebijakan tanpa pelaksanaan hanya sebatas menu tanpa hidangan, atau resep tanpa kesembuhan.
“Masyarakat tidak butuh janji, tapi hasil,” katanya.
Chryshnanda juga mengingatkan bahwa reformasi kerap membuka berbagai persoalan laten dalam birokrasi, seperti “Kotak Pandora” yang memunculkan masalah tersembunyi. Meski demikian, ia melihat hal itu sebagai bagian dari proses menuju sistem yang lebih sehat.
Ia pun mengingatkan agar reformasi tidak disusupi kepentingan sempit. Jika itu terjadi, reformasi hanya akan menjadi pekerjaan sia-sia, seperti kisah Sisifus yang terus mendorong batu tanpa pernah mencapai puncak.
Dalam konteks prioritas, ia menilai pembenahan sistem dan sumber daya manusia harus berjalan beriringan. Semua itu, kata dia, bermula dari kepemimpinan.
“Kepemimpinan adalah motor perubahan. Pemimpin yang berani dan berintegritas akan menentukan arah reformasi,” ujarnya.
Selain keberanian, ia juga menekankan pentingnya kerendahan hati dalam menjalankan reformasi. Kesombongan, menurutnya, justru akan menjadi penghambat.
Di akhir, Chryshnanda menyebut reformasi birokrasi sebagai proses panjang yang penuh tekanan dari berbagai arah. Namun jika dijalankan dengan konsisten, birokrasi akan bertransformasi menjadi kekuatan pelayanan publik yang berpihak pada masyarakat.
“Reformasi adalah seni membangun peradaban institusi. Butuh keberanian untuk memulai, kebijaksanaan untuk menjalankan, dan keteguhan untuk menuntaskan,” pungkasnya.
Pos Terkait
Klik Lambang Bintang Untuk Mengikuti Update Di Google News Suara Government
Pos Trending
Pos Terbaru
