Harga Apartemen Makin Tinggi, Rumah Subsidi Justru Laris Manis di Perkotaan

SUARA GOVERNMENT – Gagasan pembangunan apartemen dengan harga setara rumah subsidi dinilai bisa menjadi solusi bagi persoalan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan.

Hal itu disampaikan Pengamat Kebijakan Perumahan, Salamuddin Daeng, yang menilai konsep tersebut sebenarnya pernah berhasil diterapkan di Jakarta.

Baca Juga

Polemik Masjid Nurul Iman Masuk Ranah Hukum, LBH Sarbumusi Laporkan Dugaan Penguasaan Sepihak ke Polisi

30 Mei 2026

Salamuddin mencontohkan Apartemen Kalibata City yang sempat dipasarkan dengan harga setara rumah subsidi dan seluruh unitnya terjual.

Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa apartemen bukanlah barang mewah yang mustahil diakses oleh masyarakat miskin kota, selama ada intervensi kebijakan yang tepat.

“Faktanya pernah terjadi. Apartemen di Jakarta bisa dijual dengan harga rumah subsidi dan terserap pasar. Tapi pola ini tidak berlanjut,” kata Salamuddin.

Baca Juga

RESTUNA Nyatakan Dukungan untuk Ratu Zakiyah-Najib Hamas dan Andra Soni-Dimyati Menuju Pilkada 2024

30 Okt 2024

Ia menjelaskan, dalam dua dekade terakhir harga apartemen di Jakarta terus meningkat tajam.

Namun, kenaikan harga itu tidak diiringi dengan tingkat penjualan yang sehat. Akibatnya, ratusan ribu unit apartemen di Indonesia kini berada dalam kondisi kosong atau mengalami kelebihan pasokan.

Di sisi lain, penjualan rumah subsidi justru menunjukkan tren positif. Pada 2025, penjualan rumah subsidi tercatat mencapai 278.869 unit, meningkat sekitar 23 persen dibandingkan 2024 yang berada di kisaran 220 ribu unit.

Bahkan, Presiden Prabowo Subianto dua kali menghadiri akad massal rumah subsidi yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera.

Menurut Salamuddin, data tersebut membantah anggapan bahwa daya beli masyarakat, khususnya MBR, sedang melemah.

Ia menilai persoalan utama terletak pada arah kebijakan pembangunan hunian vertikal yang tidak disertai insentif dan subsidi seperti halnya rumah subsidi.

“Pendapatan masyarakat tidak menurun. Yang terjadi, apartemen dibangun tanpa skema subsidi dan insentif, sehingga tidak menarik bagi MBR di perkotaan,” ujarnya.

Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas permukiman masyarakat miskin kota.

Di Jakarta, lebih dari 200 ribu rumah tercatat tidak layak huni. Renovasi rumah, menurut Salamuddin, bukan solusi menyeluruh karena keterbatasan ruang, kepadatan bangunan, sanitasi yang buruk, serta lingkungan kumuh.

Ia menegaskan, penyelesaian masalah perumahan harus difokuskan di wilayah perkotaan. Berdasarkan data backlog perumahan Susenas BPS 2023 sebesar 9,9 juta rumah tangga, sekitar 78,87 persen atau 7,8 juta di antaranya berada di kawasan perkotaan.

“Artinya, solusi perumahan nasional harus bertumpu pada hunian vertikal,” kata Salamuddin.

Ia menyebut Kementerian PKP mulai mendorong terobosan berupa pembangunan apartemen bersubsidi agar harga hunian vertikal dapat setara dengan rumah subsidi.

Menurutnya, kebijakan tersebut hanya bisa berjalan jika pemerintah melakukan intervensi menyeluruh terhadap ekosistem pembangunan apartemen.

Intervensi itu meliputi kemudahan perizinan, insentif pajak, insentif pertanahan dan tata ruang, hingga subsidi bagi konsumen seperti uang muka, bunga rendah, serta jangka waktu kredit yang lebih panjang.

“Hanya dengan skema itu kawasan kumuh di kota-kota besar seperti Jakarta bisa ditata ulang dan rumah tidak layak huni bisa digantikan dengan apartemen yang terjangkau,” ujarnya.

Salamuddin menilai kebijakan apartemen bersubsidi merupakan langkah strategis untuk memperbaiki kualitas hidup kaum miskin kota sekaligus mengatasi backlog perumahan.

Ia menegaskan kebijakan tersebut sejalan dengan misi Menteri PKP Maruarar Sirait untuk menghadirkan hunian vertikal terjangkau bagi rakyat.

“Untuk rakyat, tidak ada kata tidak mungkin,” tutupnya. (Red)