DPP GPM Desak Evaluasi MBG, Minta Dugaan Keracunan Siswa Diusut dan Kritik Publik Dihormati

SUARAGOVERNMENT.COM | JAKARTA — Dugaan gangguan kesehatan yang dialami siswa dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Marhaenis (DPP GPM).

Organisasi tersebut meminta pemerintah memprioritaskan penelusuran penyebab kejadian dan evaluasi keamanan pangan, menyusul munculnya polemik terkait kritik terhadap program MBG.

Baca Juga

Kementerian Kajian Isu Strategis dan Advokasi BEM FH-UMI dapat Tugas dari Presiden BEM FH-UMI Kawal RUU TNI, Begini Tanggapan Menterinya

01 Agu 2024

Ketua DPP GPM Bidang Politik dan Keamanan, Samuel Tampubolon, dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (16/9/2026), menilai kritik dari wartawan, guru, orang tua siswa, dan masyarakat merupakan bagian dari pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Ia menegaskan, laporan mengenai dugaan keracunan tidak seharusnya dikesampingkan dengan mengaitkannya pada kepentingan ideologis atau politik.

Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi pandangan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono yang menyebut polemik MBG lebih banyak dipengaruhi persoalan ideologis dan politik.

Baca Juga

Potensi Praktek Money Politik Pada Pilkada Kab.Enrekang, Aktivis HMI: KPU dan Bawaslu Kab. Enrekang Harus Netral dan Tegas

05 Sep 2024

Menurut Samuel, persoalan utama yang perlu dijawab adalah penyebab dugaan gangguan kesehatan, termasuk kemungkinan adanya masalah dalam pengolahan dan distribusi makanan.

“Kalau anak diduga keracunan, jangan yang dicari siapa yang berteriak. Cari tahu kenapa anak itu bisa sakit. Periksa makanannya, dapurnya, bahan bakunya, distribusinya, standar keamanannya dan pengawasannya. Jangan sampai alarmnya dimatikan hanya karena suaranya dianggap mengganggu. Logikanya di mana?” ujar Samuel.

GPM juga menyoroti kasus Febi Yona Purba, siswi SMK di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang menurut laporan keluarga belum pulih hampir sebulan setelah kejadian yang diduga berkaitan dengan MBG. Keluarga menyebut Febi mengalami kejang, kesulitan berbicara, hingga gangguan ingatan.

Samuel meminta kasus tersebut ditangani melalui pemeriksaan medis dan investigasi yang transparan agar penyebab kondisi kesehatan serta kemungkinan kaitannya dengan makanan dapat diketahui secara objektif.

Samuel mengatakan pemeriksaan perlu mencakup seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari kualitas bahan baku, proses memasak, kebersihan dapur, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi dan pengawasan.

Ia menilai laporan masyarakat harus diperlakukan sebagai masukan untuk memperbaiki pelaksanaan program, bukan sebagai alasan untuk mengabaikan persoalan keselamatan penerima manfaat.

“Wartawan bukan penyebab anak sakit. Guru bukan penyebab anak sakit. Orang tua yang bertanya juga bukan penyebab anak sakit. Mereka menyampaikan apa yang mereka lihat, alami atau pertanyakan. Jangan salahkan orang yang menyalakan lampu ketika yang seharusnya diperiksa adalah sumber kegelapannya,” tegasnya.

DPP GPM mendesak moratorium pelaksanaan MBG pada titik yang ditemukan memiliki persoalan keamanan pangan hingga pemeriksaan dan pembenahan dilakukan secara memadai.

GPM juga meminta perombakan tata kelola apabila investigasi menemukan kelemahan sistemik, serta audit terbuka terhadap penggunaan anggaran dan hasil program.

Menurut Samuel, keberhasilan MBG harus diukur dari kualitas makanan, standar keamanan pangan, akuntabilitas anggaran, dan perlindungan terhadap penerima manfaat, bukan semata-mata dari cakupan program atau tingkat penyerapan anggaran. (Red)