Opini: Hukum sebagai Arena Kompromi antara Penegak Hukum, Penguasa, dan Pengusaha

Oleh: Dr. Petrus, S.H., M.H.

Jakarta, 3 Januari 2025 – Dalam setiap negara, hukum seharusnya menjadi panglima, menjadi instrumen utama untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak setiap warganya. Namun, di Indonesia, hukum sering kali berubah menjadi alat kompromi, digunakan sebagai sarana tawar-menawar oleh penegak hukum, penguasa, dan pengusaha. Fenomena ini telah merusak fondasi keadilan yang seharusnya diterima oleh setiap warga negara.

Baca Juga

Jumat Berkah di Senen, Wali Kota Jakpus Turun Tangan Bagikan Nasi Ulam

15 Agu 2025

Kompromi dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia sudah lama menghadapi masalah mendasar. Banyak sekali undang-undang yang ambigu dan tidak konsisten, sementara sistem peradilan masih dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi. Keputusan-keputusan hukum sering kali dibuat melalui proses negosiasi di bawah meja yang tidak transparan, menguntungkan pihak-pihak tertentu, sementara mereka yang tidak memiliki kekuatan atau pengaruh hanya menjadi korban dari ketidakadilan ini.

Baca Juga

Run for Equality 2026 Digelar di Jakarta, Ajak Masyarakat Wujudkan Ruang Inklusif bagi Anak

26 Jul 2026

Korupsi merupakan contoh nyata bagaimana hukum di Indonesia bisa menjadi alat kompromi. Pelaku korupsi kelas kakap sering mendapatkan hukuman yang tidak setimpal dengan perbuatannya. Fasilitas mewah di penjara dan bahkan remisi tahunan menjadi hadiah bagi mereka yang memiliki kekuasaan. Sementara itu, para pelaku kejahatan kecil, atau bahkan mereka yang berjuang untuk kepentingan rakyat, sering kali mendapat hukuman yang jauh lebih berat.

Hukum, yang seharusnya menjadi alat untuk menegakkan keadilan, kini justru menjadi panggung untuk permainan politik dan ekonomi. “Hukum di Indonesia terlalu sering menjadi alat negosiasi, bukan lagi instrumen keadilan,” kata seorang pakar hukum yang enggan disebutkan namanya.

Oligarki dan Dominasi dalam Politik

Salah satu akar masalah terbesar dalam penegakan hukum adalah dominasi oligarki. Banyak partai politik di Indonesia yang dikelola layaknya perusahaan keluarga, dengan keputusan-keputusan besar yang dikendalikan oleh sekelompok elit politik dan pengusaha.

Mereka yang berada di puncak kekuasaan ini sering kali berkolaborasi untuk melindungi kepentingan mereka, mengabaikan kebutuhan dan hak-hak rakyat.

Oligarki telah menciptakan sistem di mana hukum tidak lagi bersifat independen, tetapi tunduk pada kepentingan politik dan ekonomi mereka. Para elit ini mengontrol jalannya proses hukum untuk memastikan bahwa mereka tetap berada di atas hukum, sementara masyarakat yang lebih lemah terus dirugikan.

Hak Asasi Manusia: Diterapkan Secara Selektif

Ironisnya, dalam situasi yang penuh dengan ketidakadilan ini, Hak Asasi Manusia (HAM) sering kali diterapkan secara selektif. Pelaku korupsi yang memiliki kekuasaan kerap mendapat perlindungan di balik alasan HAM, sementara pelaku terorisme atau pengedar narkoba dihukum mati tanpa banyak pertimbangan.

HAM, yang seharusnya menjadi pelindung bagi semua warga negara, justru sering kali digunakan untuk melindungi pihak yang memiliki kepentingan. Ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam penerapan hukum, di mana mereka yang berkuasa dapat memanfaatkan sistem untuk keuntungan pribadi mereka.

Penyebab Gagalnya Penegakan Hukum

Lemahnya penegakan hukum di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kompromi dalam Proses Hukum: Banyak kasus yang diselesaikan melalui jalan pintas yang tidak transparan.

2. Dominasi Oligarki: Pengaruh besar elit politik dan pengusaha dalam proses hukum.

3. Rendahnya Integritas Penegak Hukum: Korupsi dan moralitas yang rendah di kalangan penegak hukum merusak sistem peradilan.

4. Ketidakpastian Hukum: Perubahan undang-undang yang sering dan tidak konsisten menciptakan celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

Reformasi Hukum dan Politik: Jalan Menuju Keadilan

Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan reformasi besar-besaran dalam sistem hukum dan politik Indonesia. Beberapa langkah yang perlu diambil adalah:

1. Meningkatkan Integritas Penegak Hukum: Pelatihan yang lebih baik dan pengawasan ketat untuk mencegah korupsi di kalangan aparat penegak hukum.

2. Mengurangi Dominasi Oligarki: Mewujudkan sistem politik yang lebih demokratis dan mengurangi pengaruh besar elit politik dan pengusaha dalam proses hukum.

3. Transparansi dalam Proses Hukum: Menciptakan sistem hukum yang lebih terbuka, dengan mekanisme pengawasan yang kuat dari masyarakat.

4. Pendidikan Antikorupsi: Meningkatkan pendidikan antikorupsi dalam sistem pendidikan, sehingga generasi mendatang tumbuh dengan nilai-nilai kejujuran dan integritas.

Belajar dari Negara yang Sukses Memerangi Korupsi

Negara-negara seperti Denmark bisa menjadi contoh bagi Indonesia. Di Denmark, meskipun tidak ada badan pusat antikorupsi, mereka berhasil memerangi korupsi melalui pengawasan ketat terhadap pejabat publik dan integritas politik yang tinggi. Negara tersebut membuktikan bahwa dengan transparansi, kepercayaan publik, dan kontrol internal yang baik, sistem hukum yang adil dan bebas dari korupsi dapat terwujud.

Indonesia harus belajar dari negara-negara ini dan berusaha membangun sistem hukum yang tidak hanya kuat, tetapi juga adil dan transparan. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan meningkat jika hukum dapat diterapkan dengan adil tanpa pandang bulu.

Hukum untuk Semua

Hukum harusnya menjadi pelindung bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Keberhasilan penegakan hukum di Indonesia bergantung pada kesungguhan kita untuk menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan bebas dari pengaruh kepentingan elit. Jika tidak, keadilan akan terus menjadi mimpi yang jauh dari kenyataan.

“Hukum harus menjadi panglima, bukan alat kepentingan,” ujar saya menutup tulisan ini. Hanya dengan melakukan reformasi yang konsisten dan komitmen penuh dari seluruh elemen bangsa, kita bisa mewujudkan harapan akan Indonesia yang lebih adil dan bebas dari korupsi.