
Panyabungan, 22 April 2026 — Ketua Generasi Negarawan Indonesia (GNI), Ruslan Padli Batubara, mengimbau masyarakat Kabupaten Mandailing Natal (Madina) untuk mengedepankan sikap objektif dan melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang beredar, khususnya terkait isu dugaan pemotongan Dana Desa (DD) tahap I tahun 2026.
Menurut Ruslan, di tengah derasnya arus informasi, masyarakat dituntut untuk tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum jelas kebenarannya. Ia menegaskan bahwa setiap informasi harus diuji berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Objektivitas dan verifikasi adalah kunci dalam menjaga kualitas informasi di ruang publik. Jangan sampai masyarakat mengambil kesimpulan hanya berdasarkan isu yang belum tentu benar,” ujar Ruslan.
Sebagai putra asli Mandailing Natal, ia juga mengingatkan bahwa penyebaran informasi yang tidak terverifikasi berpotensi menimbulkan keresahan serta merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Ruslan menegaskan bahwa apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa, maka hal tersebut harus disampaikan melalui mekanisme yang sah dan disertai bukti yang jelas. Ia juga mendorong aparat terkait untuk bersikap terbuka dan responsif dalam memberikan klarifikasi kepada masyarakat.
“Jika memang ada indikasi pelanggaran, tentu harus dibuktikan melalui proses yang benar. Namun jika tidak, maka penting bagi kita semua untuk tidak memperkeruh suasana dengan spekulasi yang tidak berdasar,” lanjutnya.
Lebih jauh, Ruslan mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan generasi muda, untuk bersama-sama menjaga kondusivitas daerah serta mengawal penggunaan Dana Desa agar tetap tepat sasaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Dana Desa merupakan instrumen penting dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama dengan semangat transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Ruslan berharap masyarakat Mandailing Natal tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah.
“Madina adalah milik kita bersama. Menjaga keharmonisan dan kepercayaan publik adalah bagian dari tanggung jawab kita semua demi kemajuan daerah,” tutupnya.