
Suaragovernment.com, Jakarta — Ketua MPR RI ke-15 sekaligus Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Lembaga Pelatihan Bahasa Jepang Indonesia (PELBAJINDO), Bambang Soesatyo, mendorong lembaga tersebut untuk semakin gencar mencetak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terampil, bersertifikasi, dan berintegritas. Tujuannya, memenuhi kebutuhan tenaga kerja berkualitas di Jepang yang tengah menghadapi krisis demografi akibat penurunan angka kelahiran dan penuaan penduduk.
Menurut Bamsoet, Jepang membutuhkan hingga 820.000 tenaga kerja asing pada periode 2024-2029. Indonesia berpeluang mengisi 164.000–246.000 posisi di sektor perawat lansia, pertanian, konstruksi, manufaktur, dan perhotelan. “Sementara Jepang kekurangan tenaga kerja, Indonesia masih menghadapi tantangan pengangguran di kisaran 4,85 persen per Agustus 2025. Di sinilah peran PELBAJINDO melalui pelatihan berkualitas dan sertifikasi kredibel menjadi kunci agar PMI mampu bersaing,” kata Bamsoet saat Deklarasi PELBAJINDO di Parle Senayan, Selasa (27/1/26).
Hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat, termasuk Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Pandjaitan (daring), Dirjen Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Rinardi Rusman, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Nofel Hilabi, serta Ketua Umum PELBAJINDO Azis Yuriyanto.
Data pemerintah mencatat hampir 300 ribu PMI ditempatkan ke berbagai negara sepanjang 2024, dengan Jepang menjadi salah satu tujuan utama. Hingga akhir 2024, sekitar 190 ribu PMI tercatat bekerja di Jepang. “Remitansi PMI sepanjang 2024 tercatat melebihi Rp 250 triliun, menunjukkan bahwa penempatan PMI bukan sekadar solusi sementara, tapi bagian dari ekosistem pembangunan nasional,” ujar Bamsoet.
Bamsoet menekankan, pelatihan bahasa Jepang harus diiringi pembentukan etos kerja, pemahaman budaya, dan penguatan keterampilan teknis. PMI yang berkompetensi tinggi dan berintegritas kuat akan lebih mudah beradaptasi, berdaya saing, serta memperoleh penghasilan layak dan perlindungan kerja memadai.
Senada, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai PELBAJINDO memiliki peran strategis menekan pengangguran sekaligus memastikan perlindungan PMI sejak pra-keberangkatan. Sinergi antara PELBAJINDO, pemerintah, dan lembaga penempatan seperti BP3MI mutlak diperlukan agar proses rekrutmen berjalan transparan dan akuntabel.
Dirjen KP2MI Rinardi Rusman menambahkan, Jepang menerapkan standar tinggi terhadap kemampuan bahasa, keterampilan teknis, serta kepatuhan hukum dan kontrak kerja. “Tanpa pelatihan serius dan berintegritas, peluang besar tersebut bisa terlewatkan. PELBAJINDO harus mampu meningkatkan mutu pelatihan dan kemampuan pekerja migran Indonesia,” tegas Rinardi.