Jakarta, 18 Juni 2025 – Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Erni Ariyanti Sitorus angkat bicara soal keputusan pemerintah pusat terkait sengketa empat pulau antara Sumut dan Aceh. Erni menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas kepemimpinan yang dinilai arif dan bijaksana dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kami berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah mengambil alih dinamika kependudukan empat pulau itu dengan berdasar pada data, fakta, dan dokumen historis yang lengkap dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian,” ujar Erni dalam keterangan tertulis, Selasa (18/6/2025).
Ia juga mengapresiasi Gubernur Sumut Bobby Nasution dan seluruh pihak yang turut memfasilitasi proses penyelesaian sengketa tersebut.
“Dengan semangat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kami menghormati keputusan ini,” lanjutnya.
Pernyataan Erni tersebut mendapat respons dari analis politik dan pemerhati sosial Nasky Putra Tandjung. Ia menyebut sikap Erni mencerminkan sikap kenegarawanan dan jiwa besar seorang pemimpin daerah.
“Ketua DPRD Sumut tidak pernah berniat memecah belah atau menentang siapa pun. Framing negatif yang berkembang beberapa waktu terakhir adalah bentuk upaya menjatuhkan reputasi beliau,” tegas Nasky.
Mantan pengurus besar HMI itu juga menyerukan agar seluruh elemen masyarakat sipil menjaga kondusifitas dan solidaritas nasional, khususnya dalam masa transisi pemerintahan.
“Kritik dan saran adalah hal wajar dalam demokrasi. Tapi jangan sampai dijadikan alat untuk menyerang pribadi atau melemahkan institusi. Mari kita jaga persatuan dengan menjunjung nilai-nilai demokrasi,” ujarnya.
Nasky yang juga alumni Indef School of Political Economy menambahkan, saatnya semua pihak bersatu kembali dan berfokus pada pembangunan Sumatera Utara dan Indonesia yang lebih maju.
“‘Bhinneka Tunggal Ika’ bukan sekadar semboyan. Mari kita tinggalkan perbedaan dan bersatu membangun Indonesia yang adil, makmur, dan berkeadilan,” ucapnya.
Ia menegaskan, menjaga persatuan adalah benteng utama bangsa.
“Dengan bersatu, Indonesia akan kokoh dan tidak mudah digoyahkan oleh siapa pun,” tutupnya.
Diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan empat pulau yang diperebutkan Pemprov Sumut dan Aceh, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, sah menjadi wilayah administratif Provinsi Aceh.
Keputusan ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Rapat terbatas yang dipimpin Presiden digelar pada hari yang sama. Hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Sumut Bobby Nasution, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Pos Terkait
Klik Lambang Bintang Untuk Mengikuti Update Di Google News Suara Government
Pos Trending
Pos Terbaru
