Gerakan Mahasiswa Hukum Jambi Jakarta Desak PANRB dan BKN Tindak Dugaan Kasus Asusila Pejabat ULP Sarolangun

SUARA GOVERNMENT – Gerakan Mahasiswa Hukum Jambi Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Mereka mendesak agar kasus dugaan tindak pidana asusila yang melibatkan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Sarolangun, berinisial H, segera diambil alih oleh pihak berwenang.

Koordinator lapangan aksi, Iqbal Fiddia, menyatakan bahwa dugaan ini berkaitan dengan tindakan penghasutan perselingkuhan yang dilakukan oleh H terhadap staf atau anak buahnya di lingkungan ULP Kabupaten Sarolangun.

Baca Juga

Borong Prestasi, SD Plus Al-Huda Raih Juara Umum Pentas PAI Cipaku

09 Apr 2026

“Kami meminta pihak berwenang untuk segera mengambil tindakan tegas atas dugaan ini. Pejabat yang diduga melakukan tindak pidana asusila tidak boleh dibiarkan bebas, apalagi dalam posisi jabatan publik,” ujar Iqbal.

Selain dugaan tindak pidana asusila, para mahasiswa juga menyoroti adanya dugaan pelanggaran hukum lain yang dilakukan oleh H, termasuk pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah yang mengatur disiplin pegawai negeri.

“Kami akan terus mengawal kasus ini agar saudara H diproses secara hukum dan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021. Jika terbukti bersalah, maka yang bersangkutan harus segera diberhentikan dari jabatannya,” tegas Iqbal.

Baca Juga

Benny Hasibuan Puji Kapolres Padang Lawas: Harmoni antara Kemanusiaan dan Ketegasan Hukum

02 Mei 2025

Aksi yang diikuti oleh puluhan mahasiswa ini menjadi bentuk tekanan kepada PANRB dan BKN agar segera mengambil langkah konkret dalam menangani kasus yang mencoreng institusi pemerintahan di Kabupaten Sarolangun.

Gerakan Mahasiswa Hukum Jambi Jakarta menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.

Hingga saat ini, belum ditemukan informasi mengenai tanggapan resmi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Hukum Jambi Jakarta.