
Jakarta, SuaraGovernment.com – Penyesuaian harga BBM non-subsidi Pertamax yang terjadi belakangan ini dinilai sebagai bagian dari dampak dinamika ekonomi dan geopolitik global yang tengah memengaruhi sektor energi dunia. Karena itu, masyarakat diminta untuk melihat persoalan tersebut secara objektif dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai narasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Kesatria Muda Respublika, Iwan Bento Wijaya, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurut Iwan, meningkatnya tensi politik internasional, fluktuasi harga minyak mentah dunia, serta gangguan rantai pasok energi menjadi faktor utama yang berdampak terhadap kebijakan harga energi di banyak negara, termasuk Indonesia.
“Pertamax merupakan BBM non-subsidi yang mekanisme penetapan harganya mengikuti perkembangan pasar energi global. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa penyesuaian harga yang terjadi merupakan bagian dari konsekuensi kondisi internasional yang sedang berlangsung,” ujar Iwan.
Ia menambahkan bahwa pemerintah di berbagai negara saat ini menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara ketahanan energi, stabilitas fiskal, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks tersebut, menurutnya diperlukan pemahaman yang utuh terhadap berbagai faktor yang memengaruhi kebijakan energi nasional.
Kesatria Muda Respublika juga mengajak masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, untuk tetap mengedepankan sikap kritis yang konstruktif serta menjadikan data dan fakta sebagai dasar dalam menyikapi setiap isu strategis nasional.
“Mahasiswa sebagai kelompok intelektual memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Sikap kritis harus tetap dijaga, namun perlu dibangun berdasarkan analisis yang objektif dan bertanggung jawab,” katanya.
Lebih lanjut, Iwan menyoroti munculnya berbagai opini dan narasi yang berkembang pasca penyesuaian harga Pertamax. Menurutnya, masyarakat perlu meningkatkan literasi informasi agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu menggambarkan kondisi secara menyeluruh.
Ia menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kritik tersebut sebaiknya disampaikan secara proporsional dan berorientasi pada perbaikan, bukan sekadar membangun persepsi negatif yang dapat memicu kegaduhan publik.
“Kebebasan berpendapat adalah hak yang dijamin dalam sistem demokrasi. Namun, seluruh pihak juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa ruang publik tetap diisi dengan informasi yang akurat, berimbang, dan tidak menyesatkan,” ujarnya.
Menurut Iwan, stabilitas sosial, politik, dan ekonomi menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global yang masih berlangsung. Karena itu, seluruh elemen bangsa diharapkan dapat menjaga persatuan serta memperkuat semangat kebangsaan dalam menyikapi berbagai dinamika nasional.
Kesatria Muda Respublika pun mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan literasi publik terhadap isu-isu strategis, memahami tantangan global yang sedang dihadapi Indonesia, serta mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik jangka pendek.
“Persatuan dan stabilitas nasional merupakan fondasi penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan memperkuat posisi Indonesia di tengah perubahan global yang semakin dinamis,” tutup Iwan Bento Wijaya.