Koalisi Besar, Kepercayaan Menipis: Alarm bagi Pemerintahan Prabowo

Oleh Rakhmat Djabar

Kemenangan besar Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 sempat menghadirkan optimisme yang nyaris tanpa jeda. Dukungan politik yang sangat besar, parlemen yang didominasi koalisi pemerintah, serta minimnya oposisi formal menciptakan kesan bahwa Indonesia tengah memasuki era stabilitas politik yang kokoh. Dalam logika ekonomi-politik, situasi semacam ini biasanya menjadi prasyarat ideal bagi pertumbuhan ekonomi yang agresif dan konsisten.

Baca Juga

Hukum sebagai Arsitek Kesejahteraan: Selaras dengan Amanat Konstitusi

27 Okt 2025

Pasar menyukai stabilitas. Investor lebih nyaman ketika pemerintahan memiliki legitimasi kuat dan kemampuan mengambil keputusan tanpa hambatan politik berlebihan. Publik pun menaruh harapan tinggi: harga kebutuhan pokok terkendali, lapangan kerja terbuka luas, investasi meningkat, dan daya beli masyarakat pulih secara perlahan setelah tekanan ekonomi global beberapa tahun terakhir.

Namun sejarah selalu mengajarkan satu hal penting: stabilitas politik tidak otomatis melahirkan kepercayaan jangka panjang. Bahkan dalam banyak kasus, kekuasaan yang terlalu dominan justru menciptakan kecemasan baru ketika ruang kontrol mulai melemah.

Hari ini, tanda-tanda itu mulai terlihat.

Baca Juga

Operasi “Anggrek Tosca” Profesor Kancil di Kasus Sampah DLH Tangsel

14 Feb 2025

Memang, secara politik, tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo masih tergolong tinggi. Survei Indikator Politik Indonesia pada awal 2026 menunjukkan angka kepuasan publik masih berada di kisaran 79–80 persen. Tetapi pasar sering kali membaca sesuatu lebih cepat dibanding survei politik. Pasar bergerak bukan hanya berdasarkan popularitas pemerintah, melainkan berdasarkan persepsi tentang risiko masa depan.

Dan justru di titik itulah alarm mulai berbunyi.

Rupiah sempat menembus Rp17.400 per dolar AS. IHSG bergerak fluktuatif dalam tekanan yang cukup panjang. Arus modal asing keluar secara berulang. Bahkan lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch dan Moody’s mulai merevisi outlook utang Indonesia menjadi negatif. Ini bukan sekadar angka teknis ekonomi. Ini adalah sinyal psikologis bahwa ada sesuatu yang mulai dipertanyakan: bukan kemampuan ekonomi Indonesia semata, melainkan kualitas tata kelola pemerintahannya.

Padahal jika melihat fundamental ekonomi, Indonesia sebenarnya tidak sedang berada dalam kondisi buruk. Pertumbuhan ekonomi masih tumbuh di atas 5 persen. Inflasi relatif terkendali. Cadangan devisa masih aman. Artinya, problem utama hari ini bukan terletak pada fondasi ekonomi makro, melainkan pada persepsi terhadap arah kekuasaan dan konsistensi kebijakan.

Ekonomi modern pada akhirnya memang bekerja di atas rasa percaya.

Pasar tidak hanya menghitung angka pertumbuhan hari ini, tetapi juga menghitung kemungkinan risiko besok. Ketika pemerintah dipersepsikan terlalu dominan, terlalu sentralistik, dan terlalu minim koreksi, maka investor mulai bertanya: apakah kebijakan akan tetap rasional? Apakah institusi masih independen? Apakah keputusan strategis dibuat secara transparan atau hanya berdasarkan kalkulasi politik jangka pendek?

Di sinilah problem koalisi super mayoritas mulai terlihat paradoksalnya.

Di satu sisi, ia menciptakan stabilitas politik. Tetapi di sisi lain, ia berpotensi melemahkan mekanisme checks and balances. DPR yang seharusnya menjadi pengawas kekuasaan perlahan terlihat lebih sering menjadi legitimator kebijakan pemerintah. Kritik kehilangan ruang. Perdebatan publik menjadi formalitas. Dan ketika kontrol melemah, kepercayaan pun perlahan ikut terkikis.

Publik mulai melihat kontradiksi-kontradiksi yang sulit dijelaskan secara logis.

Pemerintah menyerukan efisiensi anggaran, tetapi mempertahankan kabinet yang sangat besar. Pemerintah meminta penghematan birokrasi, tetapi di saat bersamaan frekuensi reshuffle kabinet justru memunculkan kesan akomodasi politik yang terus diperluas. Narasi efisiensi terdengar kuat di pidato, tetapi terasa lemah dalam praktik keseharian.

Hal yang sama juga terlihat dalam sejumlah program strategis nasional.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, secara moral memiliki tujuan yang sangat baik: meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengatasi stunting. Tetapi ketika anggaran yang digelontorkan mencapai ratusan triliun rupiah, publik tentu berhak mempertanyakan transparansi pelaksanaan, efektivitas distribusi, hingga potensi pengalihan anggaran dari sektor lain yang sama pentingnya seperti pendidikan dan kesehatan.

Begitu pula dengan kebijakan Koperasi Merah Putih yang menyerap sebagian besar Dana Desa. Di atas kertas, kebijakan ini dibingkai sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan. Namun di tingkat daerah, banyak kepala desa justru melihatnya sebagai bentuk sentralisasi baru yang mengurangi fleksibilitas pembangunan lokal. Ketika desa kehilangan ruang fiskal, maka yang melemah bukan hanya anggaran, tetapi juga rasa percaya daerah terhadap pusat.

Dalam konteks ini, persoalan terbesar pemerintah sebenarnya bukan sekadar kritik kebijakan, melainkan munculnya persepsi bahwa negara semakin bergerak ke arah kekuasaan yang terlalu terkonsentrasi.

Douglass North pernah menjelaskan bahwa institusi yang kredibel adalah fondasi utama pembangunan ekonomi modern. Kepercayaan terhadap institusi mampu menurunkan biaya transaksi dan menciptakan kepastian bagi investor. Sebaliknya, ketika independensi institusi mulai diragukan, maka biaya ekonomi akan meningkat secara otomatis. Rupiah melemah, obligasi menjadi lebih mahal, investasi tertahan, dan dunia usaha memilih menunggu.

Lebih berbahaya lagi, penurunan kepercayaan tidak selalu muncul dalam bentuk ledakan besar. Ia sering hadir perlahan: demonstrasi kecil yang terus bertambah, keresahan publik yang mengendap, kelas menengah yang mulai skeptis, hingga pasar yang bergerak lebih hati-hati.

Dan sejarah menunjukkan bahwa krisis kepercayaan sering kali datang bukan ketika ekonomi sedang runtuh, melainkan ketika publik mulai merasa suara mereka tidak lagi cukup didengar.

Pemerintah tentu masih memiliki modal politik yang sangat besar untuk memperbaiki keadaan. Legitimasi elektoral masih kuat. Struktur kekuasaan masih solid. Tetapi justru karena itulah tanggung jawab moral pemerintah menjadi jauh lebih besar.

Yang dibutuhkan hari ini bukan sekadar komunikasi politik yang baik atau pencitraan populis yang agresif. Yang lebih penting adalah keberanian memperkuat transparansi, membuka ruang kritik, menghidupkan kembali mekanisme pengawasan yang sehat, serta memastikan bahwa kebijakan publik dibuat berdasarkan kepentingan jangka panjang negara, bukan sekadar stabilitas politik sesaat.

Sebab pada akhirnya, sebuah pemerintahan tidak runtuh hanya karena oposisi yang kuat. Banyak pemerintahan justru melemah ketika kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting: kepercayaan.

Dan ketika pasar serta publik mulai kehilangan kepercayaan secara bersamaan, maka stabilitas yang terlihat kokoh di permukaan bisa berubah menjadi rapuh dalam waktu yang sangat singkat.