Evaluasi ARPG: Pemerintahan Prabowo–Gibran Raih Skor B+, Ekonomi Jadi Harapan 2026

SUARA GOVERNMENT, Jakarta– Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) merilis refleksi akhir tahun 2025 terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam evaluasi tersebut, ARPG menilai pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan capaian positif di berbagai sektor strategis, meski masih membutuhkan perbaikan pada aspek koordinasi dan komunikasi politik.

Baca Juga

Pelantikan pengurus besar Pelajar Islam Indonesia periode 2026–2028 resmi digelar, Kevin Prayoga jadi ketua umum

28 Feb 2026

Koordinator Nasional ARPG, Syafrudin Budiman, S.IP, menyampaikan bahwa secara keseluruhan pemerintahan Prabowo–Gibran memperoleh skor 8,5 atau setara B+, berdasarkan penilaian kuantitatif yang melibatkan lebih dari 70 organisasi relawan pendukung.

“Penilaian ini kami lakukan secara objektif. Pemerintahan Prabowo–Gibran berjalan cukup baik, meskipun masih ada catatan penting yang perlu segera dibenahi, terutama koordinasi antar kementerian dan ketajaman komunikasi kebijakan,” ujar Syafrudin Budiman dalam keterangan pers, Kamis (1/1/2026).

Demokrasi dan Penegakan Hukum Dinilai Kuat

Baca Juga

Kementerian HAM Perkuat Reforma Agraria, Sengketa Lahan Padang Halaban Masuki Tahap Penyelesaian

05 Jun 2026

ARPG menilai sektor demokrasi dan kebebasan berpendapat sebagai salah satu capaian terbaik dengan skor 9,6 (A). Pemerintah dinilai relatif terbuka terhadap kritik publik serta memberikan ruang kebebasan pers dan ekspresi yang lebih sehat.

Sementara itu, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi memperoleh skor 9,2 (A).

ARPG mengapresiasi ketegasan pemerintah dalam menindak praktik ilegal dan upaya reformasi sistem hukum.

Meski demikian, ARPG juga mencatat adanya kritik dari masyarakat sipil terkait isu HAM, perluasan peran militer di sektor sipil, serta kontroversi kebijakan abolisi dan amnesti.

“Reformasi hukum terus berjalan, tetapi pemerintah perlu memastikan konsistensi kebijakan agar kepercayaan publik tetap terjaga,” kata Syafrudin.

Kabinet Gemuk Jadi Catatan Serius

Dalam aspek reshuffle kabinet, ARPG memberikan skor 7,7 (C). Besarnya jumlah kementerian dan lembaga dinilai berpotensi menimbulkan persoalan efisiensi anggaran dan efektivitas kerja.

ARPG juga menyoroti fenomena rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN yang dinilai bertentangan dengan prinsip profesionalitas dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

“Jika wakil menteri memilih tetap menjadi komisaris, seharusnya mengundurkan diri dari jabatan pemerintahan,” tegas Syafrudin.

Kesejahteraan Sosial dan Pangan Dapat Apresiasi

Di sektor kesejahteraan sosial, pemerintah memperoleh skor 8,1 (B). Program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penurunan angka kemiskinan, kebijakan tidak impor beras, serta penguatan ketahanan pangan dinilai berdampak langsung kepada masyarakat.

Namun ARPG mengingatkan tantangan serius berupa penurunan kelas menengah dan pentingnya menjaga keberlanjutan fiskal dalam pelaksanaan program-program besar.

Pertumbuhan Ekonomi Dinilai Menjanjikan

ARPG mencatat pertumbuhan ekonomi nasional 5,12 persen pada kuartal II 2025 sebagai sinyal pemulihan positif, setelah sebelumnya melambat di kuartal I.

Meski IMF merevisi proyeksi pertumbuhan Indonesia, ARPG optimistis ekonomi nasional akan terus menguat pada 2026.

“Program Asta Cita, penguatan UMKM, swasembada pangan, MBG, hingga pembentukan Danantara menjadi faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Syafrudin.

Danantara dan UMKM Jadi Kunci Ekonomi Kerakyatan

ARPG mendorong Badan Pengelola Investasi Danantara agar berperan strategis dalam memperluas akses pembiayaan UMKM dan koperasi.

Menurut ARPG, kemudahan kredit perbankan akan mempercepat perputaran ekonomi rakyat dan meningkatkan penerimaan negara.

“UMKM yang kuat adalah fondasi ekonomi nasional. Danantara harus menjadi instrumen keberpihakan pada ekonomi kerakyatan,” kata Syafrudin.

Penanganan Bencana Diapresiasi, Komunikasi Perlu Diperkuat

Dalam penanganan bencana alam di Sumatera dan Aceh, ARPG menilai pemerintah telah bekerja optimal di lapangan. Namun, lemahnya komunikasi publik dinilai memicu disinformasi.

ARPG mendorong pemerintah memperkuat strategi komunikasi agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat tanpa mengabaikan fokus utama penyelamatan korban.

“Penanganan bencana harus mengedepankan kemanusiaan, bukan sekadar narasi media sosial,” pungkasnya. (Red)