Menpora Erick Thohir Tandatangani MoU dengan Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin untuk Koordinasi Bidang Hukum, Kepemudaan, dan Keolahragaan

Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora RI) Erick Thohir menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin di Auditorium Wisma Kemenpora, Senayan, Senin (24/11). Nota kesepahaman ini bertujuan untuk menjalin koordinasi dan sinergi di bidang hukum, kepemudaan, dan keolahragaan.

Sinergi Hukum dan Pembinaan Pemuda

Menpora Erick menyampaikan apresiasi kepada Jaksa Agung dan jajarannya atas komitmen mereka dalam mendukung tata kelola hukum, akuntabilitas program, dan integritas layanan di sektor kepemudaan dan olahraga. Menpora menekankan pentingnya pendampingan hukum agar program strategis Kemenpora, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, berjalan transparan, tepat sasaran, dan sesuai koridor hukum.

Baca Juga

Prabowo Janjikan Bonus Atlet Emas SEA Games 2025 Naik Jadi Rp 1 Miliar, Siapkan Pusat Latihan 500 Hektare

05 Des 2025

“Kedatangan beliau ke Kemenpora menunjukkan kepedulian terhadap pembangunan karakter bangsa, agar olahraga Indonesia bisa konsisten mengibarkan Merah Putih dan menjadi duta bangsa,” ujar Menpora Erick.

Fokus Program Strategis Kemenpora

Menpora Erick memaparkan beberapa program strategis Kemenpora, antara lain:

• Pembinaan cabang olahraga (cabor) unggulan dengan pendekatan berbasis sirkuit atau training center.
• Pendirian akademi olahraga dan pusat pelatihan untuk pembinaan jangka panjang.
• Pembentukan karakter pemuda Indonesia yang patriotik, gigih, dan empati.

Menurut Menpora, banyak program Kemenpora yang memerlukan pendampingan hukum agar pelaksanaan, pengadaan, hingga pembangunan infrastruktur olahraga berjalan lancar dan akuntabel.

Peran Kejaksaan Agung

Baca Juga

KUTA- Forum Kemitraan Industri Olahraga Kembali digelar oleh Deputi Bidang

16 Okt 2025

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa pendampingan Kejaksaan Agung bukan perlindungan, melainkan pengawasan dan bimbingan agar Kemenpora tidak melanggar hukum dalam menjalankan program kepemudaan dan keolahragaan. Ia menekankan bahwa urusan kepemudaan dan olahraga memerlukan evaluasi jangka panjang, dan MoU ini menjadi landasan formal untuk memastikan setiap program berjalan sesuai hukum.

“Kami hadir bukan untuk menaruh kecurigaan, tetapi untuk memastikan tidak terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Pendampingan kami akan dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek,” jelas Jaksa Agung Burhanuddin.

Kehadiran Para Pejabat

Turut hadir dalam penandatanganan MoU, Wakil Menpora Taufik Hidayat, para pimpinan tinggi pratama dan madya Kemenpora, serta jajaran pimpinan tinggi pratama dan madya Kejaksaan Agung RI.

Nota kesepahaman ini menegaskan komitmen kedua lembaga untuk memperkuat tata kelola hukum, pembinaan pemuda, dan pengembangan olahraga Indonesia secara profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.