Jakarta – Proses seleksi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat kota/kabupaten di DKI Jakarta disorot publik. Sejumlah kejanggalan menguatkan dugaan adanya intervensi dan upaya titipan politik dalam rekrutmen yang seharusnya berjalan independen itu.
Salah satu yang dipersoalkan adalah perpanjangan masa pendaftaran secara mendadak, yang dinilai membuka celah intervensi. Awalnya, pendaftaran dibuka pada 7–11 Juli 2025 dan seleksi administrasi digelar 14–18 Juli. Namun, saat seleksi sudah berlangsung, tiba-tiba masa pendaftaran diperpanjang hingga 25 Juli tanpa penjelasan transparan.
“Alasan perpanjangan karena antusiasme publik itu nggak masuk akal. Kalau memang peminatnya tinggi, kenapa harus diperpanjang? Ini rawan disusupi nama-nama titipan yang sebelumnya tidak mendaftar secara sah,” ujar Dion, perwakilan Gerakan Pemuda Nusantara (GARDA NUSA), Sabtu (27/7/2025).
Tak cuma itu, GARDA NUSA juga menemukan adanya pergantian panitia seleksi di tengah proses berlangsung. Pergantian itu disebut dilakukan secara diam-diam, tanpa pengumuman resmi atau klarifikasi ke publik.
“Ini bentuk rekayasa sistematis yang bisa mengarah pada penyalahgunaan kewenangan. Ada dugaan kuat bahwa proses ini dikendalikan untuk mengakomodasi kepentingan politik,” tegas Dion.
GARDA NUSA mendesak agar seleksi FKDM diaudit secara menyeluruh, mulai dari dokumen pendaftaran, hasil seleksi, hingga keterlibatan oknum panitia. Mereka juga meminta Inspektorat DKI Jakarta, Ombudsman RI, dan Komisi A DPRD DKI turun tangan melakukan investigasi.
“Kalau terbukti ada pelanggaran, proses seleksi harus dibatalkan dan diulang secara terbuka dan bebas intervensi,” katanya.
Dion menambahkan, FKDM seharusnya menjadi lembaga independen yang menjaga stabilitas daerah, bukan justru menjadi alat kekuasaan. Ia meminta Pemprov DKI menjaga netralitas dan mencegah seleksi disusupi jaringan partisan atau nepotisme.
“Kalau sejak awal prosesnya sudah dipenuhi titipan, bagaimana masyarakat bisa percaya pada kinerja FKDM?” tutupnya.
Pos Terkait
Klik Lambang Bintang Untuk Mengikuti Update Di Google News Suara Government
Pos Trending
Pos Terbaru
