PICTA Gelar Sarasehan Nasional, Dorong Reformasi Polri yang Profesional, Transparan, dan Humanis

Jakarta Utara, 20 Oktober 2025 — Organisasi Pemuda Indonesia Cinta Tanah Air (PICTA) menggelar Sarasehan Nasional bertajuk “Urgensi Reformasi Polri Menuju Institusi yang Profesional, Transparan, dan Humanis sebagai Implementasi Asta Cita”, Senin (20/10/2025), di Aula Kedai Tempoe Doeloe, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara.

Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara kalangan pemuda, aktivis, dan masyarakat sipil dalam membahas arah reformasi kelembagaan Polri agar lebih sesuai dengan semangat perubahan dan tuntutan masyarakat modern.

Baca Juga

Sidang Perdana Digelar, Kuasa Hukum Sebut Penuntutan Budi Sudah Kedaluwarsa

14 Jan 2026

Hadir sebagai narasumber antara lain Nasky Putra, pengamat kebijakan publik dan politik nasional; Sonata dari YLBH CKI; Tiarma dari GMNI; Raja Oloan, S.H., Direktur LKBHMI; serta Febry Fery Yanon dari Komunitas Ojol Jamrud Squad Pulomas.

Dalam pemaparannya, Nasky Putra menilai reformasi Polri tidak cukup hanya dilakukan secara struktural, melainkan juga harus menyentuh aspek mentalitas dan budaya organisasi.

“Polri adalah institusi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Profesionalitas dan transparansi menjadi keharusan agar kepercayaan publik tumbuh. Reformasi tidak boleh berhenti pada jargon, tapi harus diwujudkan dalam perilaku dan pelayanan sehari-hari,” ujar Nasky.

Baca Juga

“Ormas MADAS DKI: Jangan Seret Polri Mundur ke Era Sebelum Reformasi”

02 Des 2024

Sonata dari YLBH CKI menyoroti pentingnya penegakan hukum yang berlandaskan hak asasi manusia. Ia menilai Polri harus tampil lebih humanis dalam menjalankan tugasnya.

“Kita ingin melihat Polri yang humanis, bukan represif. Polisi harus menjadi pelindung dan pengayom, bukan pihak yang ditakuti rakyat,” ucapnya.

Aktivis GMNI, Tiarma, menambahkan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam mengawal agenda reformasi Polri.

“Pemuda harus menjadi bagian dari kontrol sosial terhadap institusi negara. Reformasi Polri harus menjadi gerakan kolektif, bukan hanya tanggung jawab internal Polri,” katanya.

Sementara itu, Direktur LKBHMI Raja Oloan, S.H., menilai transparansi dalam penegakan hukum menjadi kunci membangun kepercayaan publik terhadap Polri.

“Keterbukaan informasi bisa menghapus stigma negatif terhadap Polri. Kalau masyarakat bisa mengakses informasi dengan mudah, kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya,” ujarnya.

Dari sisi masyarakat, Febry Fery Yanon mewakili komunitas ojek online berharap reformasi Polri bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kecil.

“Kami para pekerja lapangan ingin Polri yang humanis, yang memahami kondisi kami, bukan hanya datang saat menindak,” katanya.

PICTA menyampaikan bahwa sarasehan ini merupakan bagian dari upaya mendukung terwujudnya Asta Cita, delapan arah kebijakan pembangunan nasional yang menekankan keadilan sosial, tata kelola pemerintahan yang bersih, dan penegakan hukum berkeadilan.

Kegiatan diakhiri dengan pernyataan sikap bersama yang menegaskan komitmen PICTA untuk terus mengawal proses reformasi Polri agar berjalan di jalur profesionalitas, transparansi, dan humanisme.

“Kami percaya, reformasi Polri bukan hanya tentang memperbaiki institusi, tetapi juga mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap negara. Polri yang profesional dan humanis adalah kunci terciptanya rasa aman dan keadilan di tengah masyarakat,” demikian pernyataan akhir diskusi tersebut.

Dengan semangat kolaborasi antara pemuda, masyarakat sipil, dan akademisi, PICTA berharap hasil sarasehan ini dapat menjadi rekomendasi nyata bagi pembuat kebijakan dan institusi Polri dalam mewujudkan cita-cita reformasi yang berkeadilan dan berkemajuan.