FSPJ Tawarkan Model Baru Hubungan Industrial, Siap Jadi Mitra Strategis Pemprov Jakarta Susun Kebijakan Ketenagakerjaan

JAKARTA, 31 Juli 2026 – Forum Soliditas Pekerja Jakarta (FSPJ) memperkenalkan konsep baru dalam penguatan hubungan industrial dengan menempatkan kebijakan publik sebagai instrumen utama perjuangan pekerja.

Forum yang menghimpun serikat pekerja lintas sektor ini menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merumuskan regulasi ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan dunia kerja.

Baca Juga

Tidak Disangka, Jhon Mantiri, Putra Asal Sulut Berhasil Pimpin Keamanan MK Dengan Dedikasi

24 Jan 2025

FSPJ terdiri atas organisasi pekerja dari BUMD Jakarta, BUMN sektor pelabuhan dan perkeretaapian, perusahaan swasta nasional hingga sektor ekonomi digital.

Forum tersebut mewakili sekitar 25.000 pekerja formal dan dibentuk sebagai ruang kolaborasi untuk memperkuat solidaritas sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja, produktivitas, dan iklim investasi.

Ketua Umum Sekawan Bank Jakarta, Reksa, mengatakan organisasi pekerja perlu mengambil peran yang lebih strategis dalam memberikan masukan kepada pemerintah.

Baca Juga

Gebyar Ramadan 2026 SD Plus Al Huda: Siswa Belajar Tahfizh, Bagi 400 Takjil hingga Produksi Islamic Short Movie

15 Mar 2026

Menurutnya, tantangan ketenagakerjaan di Jakarta tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan konvensional, melainkan membutuhkan dialog yang konstruktif dan solusi berbasis kebutuhan riil di lapangan.

Presiden FSP Panasonic Gobel, Djoko Wahyudi, menilai penguatan dialog sosial harus menjadi fondasi hubungan industrial di masa depan.

Ia menegaskan peningkatan kompetensi pengurus serikat pekerja penting agar mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan ketenagakerjaan secara profesional dan adaptif.

Ketua Umum FSP Pelabuhan & Strategis Nasional, Farudi, menambahkan bahwa sinergi antarsektor menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas hubungan industrial.

Ia menekankan komitmen seluruh elemen pekerja untuk menjaga kondusivitas, meningkatkan produktivitas, serta mengantisipasi berbagai tindakan yang berpotensi mengganggu keberlangsungan dunia usaha.

Sementara itu, Ketua Umum SP KAIS, Adi, menilai transformasi industri harus dibarengi dengan penguatan kelembagaan hubungan industrial melalui pelibatan aktif serikat pekerja dalam penyusunan maupun implementasi kebijakan ketenagakerjaan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Ketua Umum SP KAPM, Luthfi, mengajak seluruh organisasi pekerja memperkuat tradisi riset dan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data.

Menurutnya, pendekatan akademik akan menghasilkan usulan yang lebih objektif, terukur, dan mampu menjawab dinamika ekonomi yang terus berubah.

Di sisi lain, Ketua Umum Serikat Pekerja Indonesia Raya (SPIR), Masykur Isnan, menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja muda, termasuk pekerja informal dan sektor ekonomi digital, harus menjadi perhatian dalam penyusunan Peraturan Daerah Ketenagakerjaan Jakarta.

Ia berharap regulasi tersebut mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan yang setara bagi seluruh pekerja.

FSPJ menjelaskan bahwa arah gerakan organisasi dibangun melalui lima pilar utama, yakni penguatan organisasi, riset dan data, kolaborasi lintas sektor, politik kebijakan, serta kepemimpinan moral.

Melalui pendekatan tersebut, forum ingin berkontribusi sebagai pusat gagasan dalam mendukung lahirnya kebijakan ketenagakerjaan yang berkeadilan dan berorientasi pada pembangunan.

Forum juga menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, pekerja, dan dunia usaha menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional.

Karena itu, FSPJ menyatakan siap mendukung agenda “Jaga Jakarta” melalui penguatan hubungan industrial yang harmonis sekaligus berkontribusi terhadap program Pemerintah Pusat dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi Indonesia.