Benny Aktivis Soroti Perombakan Komisaris PT Garam: Impor Garam Industri Masih Jadi Tanda Tanya

Jakarta, 18 Juni 2025 – Aktivis Jakarta Benny angkat bicara soal perombakan jajaran komisaris PT Garam (Persero). Di tengah sorotan publik atas tingginya impor garam industri, Benny menilai pergantian tersebut tak menjawab persoalan utama dalam sektor garam nasional.

Dalam RUPS Luar Biasa yang digelar pekan ini, PT Garam menunjuk TB Haeru sebagai Komisaris Utama menggantikan Sabar Wicaksono. Dua nama baru lainnya juga masuk ke jajaran komisaris, yakni Maeril Koto serta Miftahul Huda sebagai Komisaris Independen.

Baca Juga

Laboratorium Sosial Dinilai Penting Dukung Pemolisian Humanis dan Berbasis Riset

12 Feb 2026

Namun, perombakan ini justru menuai tanda tanya. Benny, aktivis muda Jakarta, menyoroti dugaan bahwa dua dari tiga nama tersebut—TB Haeru dan Miftahul Huda—masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Jika benar, hal ini berpotensi melanggar prinsip tata kelola yang sehat dalam BUMN.

“Kalau benar mereka masih aktif sebagai PNS di kementerian teknis, maka ini bisa menimbulkan konflik kepentingan. Komisaris seharusnya independen, bukan perpanjangan tangan birokrasi,” ujar Benny kepada wartawan, Selasa (18/6).

Benny juga mendesak Kementerian BUMN untuk membuka riwayat jabatan para komisaris baru secara transparan dan menjelaskan alasan di balik pengangkatan tersebut. Ia menilai posisi komisaris harus dijauhkan dari kepentingan politik dan birokrasi demi menjaga objektivitas pengawasan terhadap direksi perusahaan.

Baca Juga

IPB Kenalkan Varietas Padi IPB 15S ke Petani di Merauke

20 Sep 2026

Di sisi lain, polemik ini berlangsung di tengah realita pahit ketergantungan Indonesia terhadap impor garam industri. Berdasarkan data Kemenperin, kebutuhan nasional mencapai 2,6 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 850–900 ribu ton. Sisanya dipenuhi lewat impor dari Australia, India, dan China.

“Kita negara maritim dengan potensi tambak besar, tapi masih impor. Petani garam makin terpinggirkan, harga anjlok, dan dukungan pemerintah minim,” ujar Benny.

Di beberapa daerah sentra produksi seperti Madura, Indramayu, dan Kupang, harga garam rakyat dilaporkan merosot hingga di bawah Rp400 per kilogram dalam dua bulan terakhir. Aktivis menilai pemerintah terlalu fokus pada posisi komisaris, tapi abai terhadap nasib petambak lokal.

Pemerintah sendiri telah mencanangkan target penghentian impor garam industri sepenuhnya pada 2027 lewat Perpres Nomor 17 Tahun 2025. Namun hingga kini belum tampak langkah besar dalam modernisasi produksi maupun pemurnian garam lokal.

“KKP seharusnya jadi motor penggerak teknologi pemurnian garam lokal, bukan malah sibuk duduk di komisaris BUMN tanpa hasil nyata,” tambah Benny.